SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) fokus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah tanpa menambah beban warga. Strategi ini menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk menjaga pembangunan tetap berjalan lancar tanpa menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak daerah lainnya.
Bupati H Ardiansyah Sulaiman menegaskan, kondisi fiskal Kutim yang sehat membuat pemerintah daerah tidak perlu mengikuti tren kenaikan pajak yang ramai terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
“Isu kenaikan PBB dan lain-lain memang ramai di berbagai daerah. Tapi Kutim sementara enggak ada. Karena kita memiliki fiskal yang cukup bagus. Jadi kita tidak berniat untuk menaikkan (pajak) yang ribut-ribut di mana-mana,” kata Ardiansyah beberapa waktu lalu.
Kebijakan ini menandai perbedaan Kutim dengan sejumlah daerah lain yang menyesuaikan tarif PBB dan retribusi. Beberapa kota besar, termasuk DKI Jakarta, sempat menuai kritik karena Nilai Jual Objek Pajak dianggap membebani masyarakat.
Ardiansyah menekankan pentingnya disiplin perangkat daerah dalam penyerapan anggaran. Optimalisasi belanja publik menjadi kunci agar target pembangunan tetap tercapai tanpa menambah beban warga.
Dengan mengandalkan pendapatan yang relatif stabil dari sektor pertambangan dan perkebunan, Pemkab Kutim mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak kenaikan pajak. Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan dapat terus berjalan tanpa membebani rakyat. (ADV/ProkopimKutim/KN)
