KUKAR – Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar menyiapkan peningkatan kapasitas penggilingan padi pada 2027 agar produksi lokal dapat memenuhi kebutuhan beras premium.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, menyampaikan bahwa penguatan fasilitas pengolahan padi menjadi langkah untuk memperbesar peran produksi pertanian daerah dalam rantai pasok MBG.
Ia menjelaskan, keterbatasan mesin penggilingan yang mampu menghasilkan beras premium membuat kebutuhan komoditas tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam Kukar.
Padahal, sambung dia, daerah ini memiliki potensi produksi padi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
“Pada 2027, kami akan mengarahkan peningkatan fasilitas penggilingan yang sudah ada supaya hasil panen petani bisa diolah menjadi beras premium. Dengan begitu, produksi lokal punya peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG,” ujar Ananias, Senin (19/10/2026).
Program peningkatan fasilitas tersebut telah mendapat dukungan anggaran dari Bupati Kukar. Pemerintah daerah berharap pembenahan sarana pengolahan dapat meningkatkan mutu beras sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil panen petani.
Di luar komoditas beras, ketersediaan kentang juga masih menjadi perhatian. Pasokan yang belum mencukupi mendorong Disketapang mencari alternatif bahan pangan yang lebih mudah diperoleh dari petani lokal tanpa mengabaikan kebutuhan gizi dalam penyusunan menu MBG.
Ananias menyebut, penggunaan bahan pangan pengganti perlu mempertimbangkan kesesuaian kandungan gizi, ketersediaan produksi, dan kebutuhan menu. Ubi jalar serta sejumlah sayuran lokal menjadi pilihan yang dapat dikaji untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Kalau ada komoditas lokal yang bisa digunakan sebagai alternatif, tentu perlu kita dorong. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, juga membuka kesempatan bagi petani Kukar untuk memasarkan hasil produksinya,” katanya.
Menurutnya, MBG berpotensi menciptakan pasar yang lebih luas bagi komoditas pangan daerah karena dapur SPPG membutuhkan pasokan bahan makanan secara berkelanjutan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian hingga perikanan.
Perkembangan itu mulai terlihat pada sektor peternakan ayam petelur. Sejumlah peternak di Kukar telah menyalurkan hasil produksinya ke dapur SPPG, sehingga program MBG mulai memberikan akses pemasaran bagi produk peternakan setempat.
Ananias menilai, pola penyerapan tersebut perlu diperluas agar manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan oleh satu sektor. Petani padi, pemasok sayuran, peternak, dan pembudidaya ikan juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan dapur.
“Pasar dari program MBG ini cukup potensial untuk dikembangkan. Kami ingin semakin banyak pelaku usaha lokal yang bisa masuk dalam rantai pasoknya, sesuai dengan komoditas yang mereka hasilkan,” ungkapnya.
Karena itu, Disketapang Kukar mendorong agar pemenuhan bahan pangan SPPG turut mempertimbangkan ketersediaan produk dari wilayah sekitar. Keterlibatan pemasok lokal dinilai dapat membantu memperluas pemasaran hasil produksi sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat.
Ananias menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga peluang untuk menggerakkan sektor produksi pangan di Kukar.
“Kami ingin program ini memberi ruang bagi produk daerah untuk berkembang. Petani, peternak, dan pembudidaya ikan harus punya peluang menjadi pemasok, sehingga manfaat MBG juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang bergerak di sektor pangan,” tutup Ananias. (Adv)
