PPU – Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin menegaskan bahwa DPRD PPU akan terus melakukan pengawasan terhadap perizinan usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Efektivitas OSS sebenarnya cukup baik karena sistem ini lebih transparan. Semua data bisa diakses dengan mudah, tidak seperti dulu yang serba tertutup,” ujarnya. Jumat (21/03/2025).
Menurutnya, dengan OSS, DPRD juga dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
“Sekarang, kalau kita meminta data dalam rapat dengar pendapat (RDP), semua informasi tentang perusahaan akan langsung terlihat, termasuk apakah mereka sudah memenuhi syarat atau belum,” tambahnya.
Mahyudin juga menyoroti kendala yang dialami pengusaha kecil, terutama dalam memenuhi syarat administrasi seperti Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
“Saya sendiri punya pengalaman dalam OSS. Sebenarnya sistem ini memudahkan, tapi kendala utamanya ada pada pemenuhan syarat, seperti tenaga kerja yang harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam regulasi, di mana perusahaan besar lebih diuntungkan dibandingkan usaha kecil.
“Pemerintah cenderung mengambil standar dari usaha besar, sementara pengusaha kecil sering kesulitan memenuhi syarat. Ini harus menjadi perhatian,” tutupnya.
