Home Advedtorial DPRD Kaltim Minta Pemprov Sesuaikan Jadwal, Penundaan KUA-PPAS Jadi Sorotan Paripurna

DPRD Kaltim Minta Pemprov Sesuaikan Jadwal, Penundaan KUA-PPAS Jadi Sorotan Paripurna

KALTIM – Agenda kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengalami penundaan dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026). Perubahan jadwal tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan legislatif karena rangkaian pembahasan anggaran dinilai perlu berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Persoalan itu mencuat setelah Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan interupsi dalam rapat. Ia menyoroti perubahan jadwal yang telah beberapa kali terjadi dan mengingatkan agar penundaan tidak terus berulang hingga mengganggu tahapan pembahasan APBD.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan bahwa penundaan agenda kali ini dipengaruhi mundurnya waktu pelaksanaan paripurna. Rapat yang semula dijadwalkan pukul 09.00 Wita baru dimulai sekitar pukul 10.30 Wita.

Selain itu, pembahasan laporan akhir panitia khusus (Pansus) turut menyita waktu sehingga agenda paripurna berlangsung lebih lama. Ketika pembahasan mendekati pukul 14.00 Wita, Ekti menduga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum siap melanjutkan agenda kesepakatan KUA-PPAS. Akibatnya, pembahasan dijadwalkan kembali pada hari berikutnya.

“Karena berdekatan dengan jam 02.00, mungkin kesiapan daripada TAPD atau segala macam belum siap, sehingga dipindahkan besok. Besok tentu masih bisa karena kita itu sebenarnya besok mulai reses. Tetapi pagi kan masih bisa,” jelas Ekti.

Ia menyebut agenda pada pagi hari berikutnya masih dapat dilaksanakan meskipun DPRD mulai memasuki masa reses. Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS tetap memiliki kesempatan untuk dilanjutkan tanpa harus menunggu berakhirnya agenda tersebut.

Lebih jauh, Ekti menjelaskan bahwa perubahan jadwal tidak hanya berkaitan dengan kondisi rapat pada hari itu. Selama ini, DPRD telah menyusun agenda kelembagaan melalui Badan Musyawarah (Bamus). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat permohonan penyesuaian dari pihak Pemprov Kaltim melalui surat Sekretaris Daerah (Sekda).

Permohonan tersebut kemudian membuat DPRD menggeser jadwal yang sebelumnya telah disusun. Menurut Ekti, kondisi seperti itu perlu menjadi perhatian agar penyesuaian agenda tidak terus terjadi dan menghambat rangkaian kegiatan legislatif.

“DPRD kan sudah menjadwalkan sesuai Bamus. Nah, tetapi Bu Sekda bersurat, minta tanggal ini. Kita pindahkan tanggal yang diminta, geser lagi, seperti itu,” ujarnya.

Ekti mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa kali perubahan jadwal telah berlangsung. Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD bekerja berdasarkan mekanisme penjadwalan yang telah dibahas melalui Bamus dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Karena itu, DPRD berharap Pemprov Kaltim dapat menyesuaikan kesiapan pembahasan dengan agenda yang sudah disepakati. Koordinasi antara kedua lembaga dinilai penting agar proses pembahasan APBD tidak terus mengalami pergeseran.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan jadwal berulang dapat memunculkan persepsi keliru seolah-olah DPRD tidak menjalankan proses penjadwalan dengan baik. Padahal, agenda tersebut telah disusun melalui mekanisme internal lembaga legislatif.

“Kita berharap ke depan tentu Pemprov bisa menyesuaikanlah, karena kalau sampai beberapa kali itu ya tentu seperti yang kita dengar Pak Haji Darlis tadi kan ada kekhawatiran. Takutnya nanti dikira DPRD yang tidak berproses dengan baik penjadwalannya, karena kita DPRD ini bekerja sesuai jadwal Bamus,” tandas Ekti. (ADV)

Exit mobile version