PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Tohiron, menyoroti kondisi jalan poros yang menghubungkan Tunan dengan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Jalan tersebut mengalami kerusakan serius dengan total 220 lubang yang membahayakan pengguna jalan.
Menurut Tohiron, perbaikan jalan ini menjadi dilema karena statusnya sebagai jalan provinsi, yang membuat pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan penuh untuk memperbaikinya.
“Jalan ini merupakan jalan provinsi, sehingga pemerintah kabupaten tidak bisa langsung melakukan perbaikan. Namun, jika dibiarkan begitu saja, masyarakat pasti akan menyalahkan pemkab karena dianggap paling dekat dengan mereka,” ujarnya. Kamis (20/03/2025).
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten untuk segera berkoordinasi dengan PUPR provinsi guna mencari solusi perbaikan jalan. Menurutnya, penutupan lubang tidak memerlukan anggaran besar dan seharusnya dapat dilakukan secepatnya.
“PUPR kabupaten dan provinsi harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, menutup lubang-lubang tersebut tidak membutuhkan biaya besar, jadi seharusnya bisa segera diatasi,” tambahnya.
Tohiron juga menyesalkan lambatnya respons pemerintah dalam menangani infrastruktur jalan, yang sering kali baru mendapat perhatian setelah ada keluhan dari masyarakat atau sorotan media.
“Masalah seperti ini sebenarnya bisa cepat selesai, tapi sering kali harus diteriaki dulu. Itulah mengapa peran media sangat penting sebagai alat kontrol,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi aspal di Kalimantan memang lebih rentan rusak akibat curah hujan tinggi yang mempercepat proses pengikisan permukaan jalan.
“Struktur jalan di Kalimantan memang kurang kokoh karena hujan yang terus-menerus. Seharusnya, jalan dibuat menggunakan sistem rigid (beton), tetapi biaya pembangunannya jauh lebih mahal,” tutupnya.
