PPU – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dari Partai Gelora, Mahyudin, menyoroti berbagai permasalahan terkait perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU. Ia menilai, sistem ini masih menyulitkan para pengusaha, terutama dari segi biaya dan aksesibilitas.
“Selama saya di DPRD, memang ada beberapa perubahan dalam perizinan, termasuk melalui OSS. Awalnya, izin usaha dari konstruksi dan konsultasi bisa diperoleh lebih mudah melalui lembaga atau badan yang ditunjuk. Namun, setelah adanya perubahan kebijakan dari Kementerian PUPR, perizinan ini dialihkan ke OSS, dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar,” ujarnya. Jumat (21/03/2025).
Menurutnya, perubahan ini berdampak pada meningkatnya tarif yang harus dibayar oleh pengusaha lokal.
“Ada beberapa teman yang tadinya biayanya kecil, sekarang bisa naik tiga kali lipat. Memang OSS memungkinkan kita untuk mengoperasikan sendiri, tapi biayanya jadi jauh lebih besar,” tambahnya.
Selain itu, Mahyudin juga menyoroti kendala teknis dalam penerapan OSS di daerah, terutama terkait infrastruktur telekomunikasi.
“Di daerah, kita masih sering menghadapi masalah jaringan dan koneksi internet. Padahal, OSS sangat bergantung pada akses teknologi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha lokal,” tutupnya.
