SAMARINDA – Persoalan banjir yang terus berulang di SMP Negeri 24 Samarinda di Jalan P. Suryanata kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut telah menjadi perhatian sejak jauh sebelum dirinya duduk sebagai anggota legislatif.
Menurut Sri Puji, kawasan Bukit Pinang, termasuk lingkungan SMPN 24 Samarinda, memang kerap dilanda banjir setiap tahunnya. Bahkan, dirinya mengaku pernah terlibat langsung membantu masyarakat dan pihak sekolah saat banjir terjadi.
“Sebelum menjadi anggota dewan, persoalan ini sudah menjadi perhatian kami. Dulu daerah Bukit Pinang memang sering banjir. Kami sering ikut membantu saat banjir, mulai dari bersih-bersih sampai evakuasi,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, berbagai usulan telah diajukan untuk mencari solusi permanen, termasuk wacana memindahkan lokasi sekolah ke tempat lain yang dinilai lebih aman dari ancaman banjir.
“Bahkan itu selalu kita usulkan, sampai misalnya dipindahkan ke lokasi yang rencananya akan dibangun pasar modern, kemudian ada juga usulan di bekas terminal yang kini menjadi Kantor Lurah Bukit Pinang,” katanya.
Namun, rencana relokasi tersebut tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan dari sebagian warga sekitar. Banyak orang tua siswa yang keberatan apabila anak-anak mereka harus bersekolah di lokasi yang lebih jauh dari tempat tinggal.
“Terkait pemindahan memang susah juga karena warga di situ tidak mau anaknya sekolah jauh. Akhirnya terus diundur-undur, padahal banjir terus terjadi setiap tahun. Mungkin sudah puluhan kali banjir,” ungkap Sri Puji.
Politikus Demokrat Samarinda tersebut mengaku memiliki keterikatan emosional terhadap SMPN 24 karena telah lama mengikuti perkembangan persoalan yang dihadapi sekolah tersebut. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan besar dalam merealisasikan solusi yang telah direncanakan.
“Saya secara pribadi terikat dengan SMPN 24. Tapi kita mau bagaimana, karena memang banyak kendala. Dari zaman Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang sebenarnya sudah ada pembahasan. Saat itu pemerintah masih fokus menyelesaikan utang sehingga pokok-pokok pikiran dewan belum bisa diarahkan ke sana,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk membangun sekolah baru diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan juga sempat berupaya memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun belum berhasil terealisasi.
“Kita melalui Dinas Pendidikan Samarinda pernah meminta DAK ke pusat, tetapi tidak bisa juga. Akhirnya kembali lagi menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” tuturnya.
Sri Puji menyebut, ketika kondisi fiskal daerah mulai membaik, Pemerintah Kota Samarinda sempat merencanakan peninggian bangunan SMPN 24 sebagai solusi jangka menengah. Wali Kota Samarinda Andi Harun bahkan telah meninjau langsung kondisi sekolah tersebut saat terjadi banjir besar.
“Pak Wali Kota Andi Harun sempat meninjau langsung SMPN 24 saat banjir besar. Saat itu ada rencana sekolah akan ditinggikan dan dibangun pada tahun 2025,” katanya.
Akan tetapi, rencana tersebut kembali mengalami penundaan. Pelaksanaan yang semula ditargetkan pada 2025 bergeser ke 2026. Namun, kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat menyebabkan proyek tersebut belum dapat direalisasikan.
“Tahun 2026 kondisi anggaran seperti apa kita tahu bersama, ada pemotongan anggaran dari pusat sehingga sampai sekarang belum jadi dilaksanakan,” ujar Sri Puji.
Ia pun mengaku khawatir proyek penanganan banjir di SMPN 24 kembali tertunda apabila kebijakan pemangkasan anggaran masih berlanjut pada tahun mendatang.
“Memang anggarannya belum ada. Kita juga tidak tahu tahun 2027 nanti bagaimana, takutnya dipotong lagi dari pusat. Tahun ini saja kita membayar utang pihak ketiga sekitar Rp400 miliar sudah sangat berat. Semua proyek juga belum berjalan karena proses lelang belum dilakukan,” pungkasnya. (Adv)
