Kutai Timur, Kaltimnusantara.com — Legislator Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti maraknya kegiatan seremonial pemerintah daerah yang dinilai belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh berhenti di panggung seremoni, melainkan harus diwujudkan dalam program konkret yang benar-benar dirasakan rakyat.
“Nah ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa memang saatnya pemerintah dengan DPRD harus betul-betul sejalan dan sepakat,” ujarnya di Gedung DPRD Kutai Timur, belum lama ini.
Menurutnya, kegiatan seremonial yang berlebihan berpotensi mengalihkan perhatian dari kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Ia menilai, di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan anggaran, setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Kalau kegiatan hanya berorientasi seremonial, maka esensi pembangunan itu hilang. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah program nyata, bukan seremoni,” tegasnya.
Politisi Gerindra dari Dapil 2 Kutai Timur itu menambahkan, sudah saatnya pemerintah dan DPRD berani meninjau ulang prioritas penggunaan anggaran. Pembangunan, katanya, tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari besarnya dampak yang dirasakan masyarakat.
“Seremonial boleh, tapi jangan mendominasi. Kita harus mulai beralih dari kegiatan simbolik ke substansi yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia menilai setiap keputusan anggaran harus berpijak pada asas manfaat, bukan serapan semata.
“Kalau DPRD dan pemerintah punya arah yang sama, maka pembangunan Kutai Timur akan lebih terarah dan efisien,” katanya.
dr. Novel berharap momentum HUT Kutai Timur ke-26 dapat menjadi refleksi bersama untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan program yang benar-benar pro rakyat. “Sudah waktunya kita berani berubah dari seremoni menuju substansi,” tutupnya.
(Adv)
