KALTIMNUSANTARA.COM- Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan meminta transparansi penggunaan anggaran selama APBD semester awal 2024.
Dari transparansi itu lah bisa menjadi acuan dalam penyusunan Raperda APBD Perubahan di 2024.
Itu disampaikan Maming perwakilan Fraksi pada gelaran Pandangan Umum fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang terhadap Raperda Kota Bontang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A24, digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/2024).
Maming meminta perlunya mendalami dokumen-dokumen penting. Diantaranya seperti Nota Pengantar Perubahan APBD 2024, Nota Keuangan APBD 2024, dan Draft Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2024.
“Harus transparansi semua. Ini uang kita mau gunakan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ucap Maming.
Dengan begitu, pemerintah bisa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pemanfaatan anggaran tersebut. Tujuannya, agar masyarakat Bontang dapat merasakannya secara langsung.
Selain itu, Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya menyusun APBD dan perubahannya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
“Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara APBD murni dan APBD Perubahan serta menghindari pelanggaran peraturan di masa mendatang,” sambungnya.
