KALTIM – Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dinilai penting untuk memastikan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan sesuai kebutuhan warga. Partisipasi publik tidak cukup hanya dilakukan saat pemilihan umum, tetapi juga harus berlanjut melalui pengawasan dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran.
“Masyarakat juga punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan APBD,” ujarnya, Kamis (12/11/26).
Menurut Hasanuddin, pengawasan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Warga perlu aktif menyampaikan masukan maupun mengawal kebijakan agar program yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton di tengah berbagai peluang pembangunan yang berkembang di daerah. Warga perlu mengambil bagian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung, termasuk melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan dalam berbagai sektor.
Selain itu, Hasanuddin mendorong masyarakat memanfaatkan program pemerintah yang telah tersedia, seperti beasiswa pendidikan dan bantuan sosial. Masyarakat perlu memahami persyaratan serta mekanisme pengajuan agar program tersebut dapat diakses sesuai ketentuan.
“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus berjalan seiring dengan keterbukaan pemerintah. Dengan begitu, warga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut mengawasi dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim,” tandasnya.(adv)
