KALTIM– Penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan dukungan anggaran yang lebih pasti, terutama untuk menjamin keberlanjutan pemeriksaan, ketersediaan obat, dan layanan kesehatan gratis bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Hal ini menjadi perhatian Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyusul tingginya estimasi kasus serta belum optimalnya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.
Hasanuddin menilai pembaruan regulasi penanggulangan HIV/AIDS sudah mendesak dilakukan. Terlebih, Kaltim memiliki posisi strategis sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diikuti tingginya mobilitas penduduk. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan sistem penanganan kesehatan, termasuk dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV.
Diketahui, jumlah orang dengan HIV (ODHIV) di Kaltim telah menembus 10.000 kasus. Sementara tingkat kepatuhan konsumsi obat antiretroviral (ARV) masih berada di kisaran 56 hingga 57 persen. Rendahnya angka tersebut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko pasien menghentikan pengobatan.
Selain persoalan kepatuhan terapi, Hasanuddin juga menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan skrining atau pemeriksaan HIV di daerah. Salah satunya di daerah pemilihannya, Balikpapan, yang capaian skrining tahunannya baru mencapai sekitar 50,5 persen dari target.
“Di dapil saya, Balikpapan, skrining tahunan baru tercapai sekitar 50,5 persen. Pertanyaan konkretnya, komitmen anggaran seperti apa yang disiapkan APBD murni maupun perubahan untuk menjamin ketersediaan logistik dan layanan gratis bagi ODHA ke depan,” ujar Hasanuddin, Jumat (12/11/26).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan pembiayaan penanganan HIV/AIDS masuk dalam perencanaan APBD, baik anggaran murni maupun perubahan. Kepastian tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan logistik pemeriksaan dan keberlangsungan pelayanan bagi pasien.
Perhatian terhadap pembiayaan juga semakin penting menjelang berakhirnya dukungan donor internasional yang selama ini turut menopang program penanggulangan HIV/AIDS.
“Pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar pelayanan tidak bergantung pada bantuan eksternal,” tegasnya.
Dengan demikian, pembaruan regulasi perlu diikuti komitmen anggaran yang konkret agar upaya pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan ODHA di Kaltim dapat berjalan berkelanjutan.(adv)
