SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan program nasional Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat.
Namun, di tengah optimisme itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa disebut masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program tersebut secara menyeluruh.
Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat akar rumput melalui penguatan kelembagaan koperasi.
Seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur—yang tersebar di 10 kabupaten dan kota—ditargetkan dapat membentuk atau menyesuaikan kelembagaan koperasinya masing-masing dalam waktu yang relatif singkat.
“Kami menyambut baik program ini, tetapi keberhasilan di lapangan sangat ditentukan oleh kesiapan SDM desa. Semangat mereka luar biasa, hanya saja dukungan kapasitas dan pendampingan teknis harus jadi prioritas,”ujar Puguh Harjanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim pada Minggu (1/6/2025).
Pemerintah provinsi menyiapkan skema pendampingan bertingkat dengan melibatkan DPMPD kabupaten/kota. Setiap desa diberi tiga opsi dalam Musyawarah Desa (Musdes), yakni menyesuaikan koperasi yang sudah ada, membentuk koperasi baru jika belum tersedia, atau mengembangkan koperasi eksisting yang sudah berjalan.
Menurut Puguh, kebebasan memilih model koperasi ini dimaksudkan agar desa dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Namun demikian, aspek legalitas koperasi tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi melalui mekanisme pencatatan resmi sesuai regulasi yang berlaku.
“Desa punya ruang menentukan langkah koperasinya. Tapi tetap, pendirian dan penyesuaian harus melalui prosedur hukum, termasuk legalisasi oleh notaris,”jelasnya.
Sejumlah kepala desa dalam diskusi teknis juga menyampaikan perlunya penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan bimbingan.
Mereka menilai, implementasi koperasi akan sulit berjalan efektif jika hanya didorong dari atas tanpa menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
“Mereka minta pendampingan teknis, dan kami sepakat. Tidak bisa dilepas begitu saja, kami akan kawal hingga benar-benar jalan,”kata Puguh Harjanto menegaskan komitmennya.
Di tengah geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur—termasuk dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN)—pemerataan kesejahteraan berbasis desa menjadi salah satu agenda penting.
Pemerintah daerah berharap koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam memastikan masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton pembangunan.
“Kalau koperasi di desa kuat, maka ekonomi daerah pun akan kokoh. Ini bukan sekadar program administratif, tapi strategi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi lokal,”jelas Puguh.
Dengan dukungan lintas sektor dan gotong royong antar pemerintah, program Koperasi Merah Putih di Kaltim diharapkan mampu menumbuhkan ekosistem ekonomi baru yang berakar pada solidaritas dan kemandirian desa.
(adv/diskominfokaltim).
