KALTIM – Memasuki musim penghujan, upaya mengantisipasi banjir di Samarinda perlu diarahkan pada penanganan yang lebih terencana. Peningkatan intensitas hujan dan genangan yang berulang di sejumlah kawasan menjadi perhatian, terutama dalam memastikan infrastruktur dasar mampu menunjang aktivitas masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengatakan penanganan banjir membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, langkah yang dilakukan kedua pemerintah perlu saling mendukung agar program penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia menyebut kondisi jalan dan saluran drainase sebagai bagian penting yang perlu diperhatikan ketika curah hujan meningkat. Pembenahan kedua infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan genangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.
“Ketika memasuki musim hujan, kondisi jalan dan drainase semakin menentukan aktivitas masyarakat. Karena itu, kebutuhan warga terhadap pembenahan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian dalam penanganan banjir,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Selain pembenahan fisik, Ananda memandang perencanaan jangka panjang juga perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan. Ia mendorong adanya peta jalan atau blueprint yang disusun berdasarkan kajian teknis, sehingga pemerintah memiliki gambaran mengenai kawasan prioritas dan bentuk penanganan yang dibutuhkan.
Dukungan anggaran dari pemerintah provinsi, termasuk melalui bantuan keuangan, juga diharapkan sejalan dengan dokumen perencanaan daerah. Dengan begitu, penentuan lokasi pembangunan maupun perbaikan dapat mengacu pada pemetaan titik rawan banjir.
Ananda menambahkan, penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pembenahan drainase, normalisasi sungai, hingga pengendalian tata ruang.
“Kolaborasi kedua pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dari sumbernya, bukan sekadar mengatasi genangan setiap kali hujan turun,” tandasnya. (adv)
