Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Rapat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pengurus APEKSI dari berbagai kota, Mendagri, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah pejabat terkait.
Isu utama yang dibahas ialah Transfer Keuangan Daerah (TKD), khususnya dana bagi hasil (DBH), yang selama ini menjadi tumpuan fiskal banyak pemerintah kota. APEKSI menyampaikan masukan agar dana transfer dapat kembali memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, turut hadir dan menyoroti kondisi fiskal di daerahnya. Menurutnya, Bontang sangat bergantung pada dana transfer pusat karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami sangat berharap dana transfer bisa kembali utuh, sebab pada 2026 banyak program pembangunan yang harus kami jalankan, mulai dari infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan SDM,” ujarnya.
Neni juga menekankan pentingnya peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil. Jika tidak, katanya, pemerintah daerah akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Walaupun ada penambahan, angka tersebut masih sangat jauh dari harapan, sehingga kami perlu menyesuaikan APBD dengan realitas yang ada,” tambahnya.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat hanya menambah Rp43 triliun untuk transfer ke daerah. Dengan demikian, total pagu indikatif dalam RAPBN 2026 sebesar Rp693 triliun, naik dari Rp650 triliun tahun sebelumnya. Meski ada kenaikan, jumlah itu tetap jauh di bawah alokasi tahun 2024 yang mencapai Rp919 triliun.
Sementara itu, Wakil Mendagri Bima Arya menegaskan bahwa pengurangan transfer tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. “Standar pelayanan minimal harus tetap terjaga, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,” ucapnya. Ia juga berjanji menjembatani kebutuhan daerah dengan kementerian terkait agar pembangunan tetap berjalan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi pusat-daerah dalam menghadapi tantangan fiskal, sekaligus memastikan pembangunan tetap merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (*)
