KUTAI TIMUR, kaltimnusantara.com – Kecamatan Sandaran kembali menjadi sorotan dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur. Anggota DPRD Kutim dari Komisi D, Akhmad Sulaiman, menegaskan bahwa wilayah pesisir paling timur itu membutuhkan porsi anggaran multi-years yang jauh lebih besar dibanding kecamatan lain, mengingat statusnya sebagai salah satu kawasan yang masih tertinggal.
Dalam pernyataannya, Akhmad menyebut kondisi Sandaran menuntut perhatian serius, terutama terkait konektivitas dan ketersediaan infrastruktur dasar. “Kecamatan Sandaran ini kan kecamatan yang tertinggal sekarang ini. Jadi kami berharap anggaran multi-years mesti harus besar ke sana,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah usulan masyarakat dan tokoh lokal mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung dari Tanjung Mangkalihat hingga Tanjung Manis, akhirnya masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah. Ia menyebut hal itu sebagai perkembangan yang positif setelah bertahun-tahun Sandaran berada dalam posisi yang kurang diuntungkan.
“Nah, jadi alhamdulillah tadi hampir semua usulan-usulan dari aspirasi masyarakat, kemudian masukan tokoh tentang konektivitas di sana, jalannya, alhamdulillah sudah masuk. Artinya sudah 90 persen lah masuk. Mulai dari Tanjung Mangkalihat sampai ke ujungnya itu, Tanjung Manis,” jelasnya.
Akhmad menilai bahwa langkah pemerintah mengakomodasi mayoritas usulan tersebut dapat menjadi titik balik bagi Sandaran. Namun ia juga menegaskan bahwa sekadar memasukkan program tidak cukup tanpa dukungan anggaran yang memadai, terlebih jika pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan pembangunan jalan yang menjadi urat nadi mobilitas warga.
Kawasan pesisir seperti Sandaran menghadapi tantangan ganda: kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan serta keterbatasan akses yang memengaruhi mobilitas ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi barang. Pembangunan jalan dari Mangkalihat hingga Tanjung Manis, yang membentang melalui wilayah dengan kontur beragam, dipandang sebagai kunci membuka isolasi tersebut.
DPRD, kata Akhmad, akan terus mengawal agar program multi-years tidak hanya menjadi perencanaan di atas kertas. Ia berharap alokasi anggaran final benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang selama ini menuntut percepatan pembangunan.
Dengan masuknya sebagian besar aspirasi masyarakat dalam rencana kerja pemerintah, Sandaran berpeluang keluar dari ketertinggalannya. Namun efektivitas implementasi di lapangan tetap menjadi faktor penentu. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tugas memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan konsisten hingga tuntas dalam beberapa tahun mendatang.(Adv)
