Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis untuk mahasiswa tetap berlangsung sesuai mekanisme yang telah dirancang.
Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab keresahan sejumlah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini.
“Pemerintah daerah melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak perguruan tinggi, berdasarkan sistem dan prosedur yang sudah disepakati,”jelasnya pada Sabtu (21/6/2025).
Program yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini, lanjut Dasmiah, turut didukung efisiensi dari pos anggaran lain.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa bantuan ini tidak mencakup seluruh komponen biaya kuliah.
“Yang ditanggung hanyalah biaya pokok pendidikan. Untuk kampus swasta, seperti biaya pembangunan atau investasi, tetap dibebankan kepada mahasiswa,”terangnya.
Kebijakan ini dirancang agar adil dan transparan, terutama dalam konteks pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan lembaga pendidikan.
Pemprov juga berharap mahasiswa memahami cakupan program, agar tidak terjadi kesalahan persepsi di tengah masyarakat.
Pendidikan gratis merupakan salah satu program prioritas Pemprov Kaltim yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk itu, masyarakat diimbau agar menerima informasi secara menyeluruh dan tidak terjebak pada asumsi yang tidak berdasar.
(adv/diskominfokaltim).
