KUTAI TIMUR –Menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024, Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, mengingatkan pentingnya pemetaan daerah rawan konflik untuk menjaga stabilitas Pilkada serta pengawasan ketat distribusi logistik dan media sosial.
Kutim mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan berbagai langkah strategis. Dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran proses Pilkada, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan konflik.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) yang berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, pada Kamis (21/11/2024).
“Kita harus memetakan daerah mana saja yang rawan konflik. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas selama proses Pilkada berlangsung,” tegas Agus di hadapan Ketua DPRD Kutim Jimmi, Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono, Kabid Wasnas Kesbangpol Kutim M Yusuf Syah, Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi, para camat, serta anggota TP3D lainnya.
Agus menambahkan, salah satu isu krusial yang harus mendapat perhatian serius adalah kelancaran distribusi logistik Pilkada, terutama surat suara. Menurutnya, keterlambatan dalam distribusi dapat memicu kericuhan, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik.
“Camat harus memastikan proses distribusi surat suara berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur. Jangan sampai ada keterlambatan yang bisa memperburuk situasi di wilayah yang rawan,” jelas Agus.
Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya pengawasan media sosial menjelang Pilkada. Dengan adanya penyebaran berita palsu atau hoaks yang berpotensi memengaruhi kondisi politik masyarakat, Agus menginstruksikan agar TP3D melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas di dunia maya.
“Media sosial harus diawasi dengan cermat. Kita harus mengantisipasi penyebaran hoaks sejak dini agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Agus.
Pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi prioritas utama bagi Pjs Bupati Kutim. Agus meminta agar semua pihak memastikan tidak ada pelanggaran, seperti pemilih ganda atau praktik intimidasi terhadap pemilih, khususnya di Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, yang disebutnya sebagai salah satu wilayah dengan potensi kerawanan tinggi.
“Pastikan tidak ada pemilih yang merasa terintimidasi saat mencoblos. Semua harus berjalan jujur dan adil,” tegasnya.
Dengan adanya langkah-langkah preventif ini, diharapkan Pilkada 2024 di Kutai Timur dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan transparan. (Adv/Diskominfo Kutim)
