
KALTIM – Berakhirnya hubungan kerja tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Pemenuhan kompensasi setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi persoalan yang perlu diawasi, terutama ketika muncul laporan pekerja belum menerima pesangon sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, meminta persoalan tersebut ditelusuri melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kaltim. Ia menyebut Komisi IV DPRD Kaltim dapat memfasilitasi pembahasan dengan memanggil kepala dinas untuk meminta penjelasan mengenai laporan pekerja yang belum memperoleh haknya.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada keluhan, tetapi dapat diperiksa berdasarkan keterangan pekerja, perusahaan, serta aturan hubungan kerja yang berlaku.
“Itu sebenarnya bisa kita koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan. Nanti kita bisa memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja melalui Komisi IV untuk membahas persoalan yang disampaikan tadi, terutama terkait banyaknya pekerja yang tidak mendapatkan pesangon,” ujar Ekti, Minggu (22/11/2026).
Besarnya persoalan PHK di Kaltim terlihat dari catatan Disnakertrans provinsi. Sepanjang Januari hingga September 2026, terdapat 8.900 kasus PHK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.400 kasus didominasi alasan efisiensi perusahaan. Sektor pertambangan dan jasa menjadi penyumbang terbesar, masing-masing melibatkan 192 perusahaan pertambangan dan 71 perusahaan jasa.
Di Samarinda, persoalan pemenuhan pesangon juga mendapat perhatian DPRD setempat pada awal November 2026. Keluhan pekerja tidak hanya berkaitan dengan pembayaran kompensasi, tetapi juga proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang membutuhkan waktu dan biaya.
Ekti mengingatkan, besaran hak pekerja perlu diperiksa berdasarkan masa kerja dan alasan berakhirnya hubungan kerja. Sebab, ketentuan kompensasi tidak selalu sama untuk setiap kasus PHK.
“Tidak boleh seperti itu. Pekerja harus mendapatkan pesangon. Namun, kita juga belum bisa menyampaikan apa alasan mereka belum menerima pesangon. Bisa saja masa kerjanya belum memenuhi ketentuan karena memang ada aturan mengenai hubungan kerja dan pemberian pesangon,” katanya.
Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai ketentuan. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui perundingan bipartit sebelum berlanjut ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.(adv)