Samarinda– Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menegaskan setiap investasi yang masuk ke Kota Tepian harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan nilai penanaman modal. Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan kehadiran investor mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan pelaku usaha lokal, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Menurut Sani, keberhasilan investasi seharusnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, investor perlu didorong untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sekaligus membangun kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di Samarinda.
“Kita tentu menyambut investasi yang masuk. Namun, investor juga harus membuka peluang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal dan pelaku UMKM agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Ia menilai masih terdapat perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja maupun bahan baku dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat manfaat ekonomi dari investasi belum sepenuhnya dinikmati masyarakat setempat, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih optimal.
Sani berpandangan, pelaku UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi. Menurutnya, perusahaan perlu melibatkan usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok maupun mitra bisnis sehingga kesempatan berkembang bagi UMKM semakin terbuka.
“Ketika perusahaan menggandeng pelaku usaha lokal, perputaran ekonomi akan semakin kuat. Masyarakat juga memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang,” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, kolaborasi antara investor, tenaga kerja lokal, dan UMKM akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Selain memperluas kesempatan kerja, pola kemitraan tersebut juga dapat meningkatkan daya saing produk lokal serta memperkuat fondasi ekonomi Kota Samarinda.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus menarik sebanyak mungkin investasi, tetapi juga memastikan setiap investasi memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, investasi dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah. (Adv)
