KALTIMNUSANTARA.COM- Rapat Paripurna membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda APBD Perubahan 2024 dibahas DPRD Bontang pada Sabtu (3/8/2024).
Dalam rapat tersebut Fraksi Gerindra Bersama Berkarya melalui menyampaikan pandangan umum. Perwakilan Fraksi Sutarmin mengatakan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan.
Karena melihat catatan realisasi sebelumnya dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang maksimal dan belum berdampak bagi masyarakat.
Justru dengan anggaran jumbo Pemerintah lebih memilih kepentingan serapan kuantitas daripada efek lanjutan terhadap penggunaan anggaran dengan masyarakat.
Apalagi dengan banyaknya pembahasan pergeseran yang pada beberapa OPD. Hal itu akan berdampak rendahnya serapan anggaran.
Dia menilai bahkan Pemkot Bontang sengaja agar banyak SilPA yang dihasilkan. Makanya Pemkot harus menjelaskan tujuan dari banyaknya pergeseran tersebut.
“Itu catatan kami. Jadi Pemkot harus bijak melakukan pergeseran anggaran,” terang Sutarmin.
Seharusnya, kata Sutarmin Pemkot berfokus pada penggunaan anggaran untuk membangun pondasi kemandirian fiskal.
Karena saat ini kemandirian fiskal Bontang masih sangat lemah. Angkanya dibawah batas ideal mencapai 20 persen.
Belum lagi melihat faktor pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Bontang masih terus ada. Padahal anggaran melimpah yang harusnya berdampak signifikan.
“Kita tidak bisa menutup mata atas keprihatinan kemandirian fiskal,” pungkasnya.
