SAMARINDA – Sejumlah persoalan di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Samarinda. Mulai dari belum selarasnya kebijakan pembelajaran antar jenjang hingga berkurangnya jumlah tenaga pendidik dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan jika tidak segera ditangani secara komprehensif.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti kebijakan pembelajaran dasar yang menurutnya masih menyisakan kebingungan di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerapan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) bagi anak usia dini.
Ia menilai terdapat perbedaan antara pendekatan pembelajaran di tingkat taman kanak-kanak (TK) dengan ekspektasi yang diterapkan saat peserta didik memasuki sekolah dasar (SD). Kondisi ini dinilai membuat orang tua kesulitan mempersiapkan anak menghadapi transisi pendidikan.
“Di TK tidak dianjurkan mengajarkan calistung secara penuh, tetapi ketika masuk SD anak-anak sudah dituntut siap membaca. Ini yang sering membuat orang tua kebingungan,” ujar Sri Puji Astuti, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Sri, situasi tersebut mendorong banyak orang tua mencari alternatif pembelajaran tambahan di luar sekolah agar anak-anak mereka tidak mengalami kesulitan saat mengikuti proses belajar di kelas.
“Banyak orang tua akhirnya memasukkan anak ke tempat les karena khawatir tertinggal pelajaran saat masuk SD,” katanya.
Selain persoalan kurikulum, Sri juga menaruh perhatian pada berkurangnya jumlah tenaga pendidik di Samarinda. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun ratusan guru memasuki masa purna tugas maupun meninggal dunia, sementara pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar baru masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Setiap tahun sekitar 150 sampai 200 guru pensiun atau meninggal dunia. Sementara pengangkatan tenaga honorer juga tidak bisa dilakukan secara bebas,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan sejumlah sekolah masih mengalami kekurangan guru, terutama pada jenjang sekolah dasar yang membutuhkan wali kelas, serta tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa Inggris.
Sri menilai kebutuhan guru Bahasa Inggris berpotensi meningkat apabila rencana penerapan mata pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar mulai diberlakukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi pemenuhan tenaga pendidik sejak dini.
Di samping itu, DPRD Samarinda sebelumnya juga telah mengusulkan pemberian subsidi bagi sekolah swasta sebagai alternatif untuk membantu menampung siswa yang belum memperoleh akses ke sekolah negeri. Namun, keterbatasan kapasitas anggaran daerah membuat usulan tersebut belum dapat direalisasikan.
“Subsidi sekolah swasta sebenarnya pernah kami dorong, tetapi kemampuan anggaran daerah masih menjadi kendala,” tuturnya.
Sri berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan saat ini, termasuk menyelaraskan sistem pembelajaran antarjenjang dan memastikan distribusi tenaga pendidik berjalan lebih optimal.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum yang tepat, tetapi juga didukung oleh ketersediaan guru yang memadai serta akses pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik.
“Dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi agar persoalan pendidikan dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia di Samarinda dapat terus meningkat,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap berbagai tantangan di sektor pendidikan dapat dijawab melalui kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat, sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih adaptif dan mampu mempersiapkan generasi muda menghadapi tuntutan masa depan. (Adv)
