KALTIMNUSANTARA.COM- Sebanyak 9 ribu usulan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) yang bakal diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dalam kegiatan Musrembang RKPD 2024 pada Selasa (4/4/2023).
Sunggono mengatakan, setidakya ada kurang lebih 12 usulan kegiatan tahun 2024. Namun tidak semuanya diterima, hanya 9 ribu yang diakomodir. Sedangkan 3 ribu usulan harus dikembalikan sebab ada perubahan indikasi yang mesti diperbaiki dulu.
“Jadi ada 3 ribu usulan dianggap tidak bisa direalisasikan, karena masih harus diubah proses perencanaannya. Misalnya ada usulan yang tidak jelas alamatnya, usulan yang tidak dilengkapi dengan proposal dan lain sebagainya,” kata Sunggono.
Sementara Bupati Kukar, Edi Damansyah menegaskan, momentum Musrenbang harus dioptimalkan menjadi forum bersama. Untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.
“Untuk itu saya berharap kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2024 ini, dapat berjalan dengan penuh kebersamaan yang diselimuti semangat saling menghargai, kolaboratif dan produktif,” pesannya.
Ia meminta setelah Musrenbang ini agar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan. Sehingga dapat memahami dan mengikuti prosesnya tanpa mendelegasikan tugas ke bawahannya. Sebab, kerja saat ini harus terbuka karena telah berbasis data. Sehingga apa yang memenuhi indikator kinerja utama dapat diketahui masyarakat.
Selain itu, kebijakan nasional yang telah ditetapkan mandatory spending harus menjadi perhatian. Termasuk dengan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang menjadi program prioritas Pemkab Kukar.
“Harapan saya setelah proses Musrenbang ini Bappeda terus melakukan verifikasi yang baik untuk menetapkan skala-skala prioritas sesuai tema, karena tema Musrenbang ini adalah penguatan pembangunan yang berbasis potensi desa dan kecamatan,” tandasnya. (ADV)
