BONTANG– DPRD Bontang apresiasi pemerintah yang mengeluarkan Kebijakan tidak memotong Tambahan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2027.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai kebijakan itu sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi para ASN. Dampaknya tidak akan ada penurunan daya beli masyarakat.
Karena diketahui perputaran ekonomi di Bontang sangat disumbang belanja ASN di pelaku UMKM. Isu pemangkasan TPP sempat muncul lantaran pemerintah pusat mengurangi dana transfer daerah serta membatasi belanja pegawai tidak boleh lebih 30 persen.
“Apresiasi besar kami sampaikan. Karena ini menyangkut stabilitas ekonomi warga,” ucap Andi Faizal.
Diketahui,Pemkot Bontang memutuskan akan tetap mempertahankan postur belanja pegawai di tahun anggaran 2027 mendatang. Dengan kata lain, tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di APBD 2027 nanti.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kebijakan ini berani ia ambil setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mengumumkan rencana pemangkasan TPP di tahun 2027 nanti menyusul berlakunya UU 1/2022 Tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Dengan kondisi APBD 2027 yang diprediksi hanya Rp 1,9 triliun sehingga memaksa presentase belanja pegawai lebih dari 30 persen atau setara Rp 690 miliar.
Namun, dari hasil konsultasi kemarin pusat memberi kelonggaran belanja pegawai bisa seperti tahun ini atau berkisar 36 persen.
