SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyoroti persoalan tambang ilegal yang masih meluas di Kaltim dan mengajak mahasiswa turut serta mengawasi serta menyuarakan perlawanan terhadap aktivitas tanpa izin tersebut.
Wagub Seno menekankan bahwa tambang ilegal bukan persoalan baru, bahkan telah berlangsung selama lebih dari enam tahun tanpa penanganan serius.
Ia mengungkapkan bahwa dalam 60 hari pertama masa jabatannya bersama Gubernur Rudy Mas’ud, baru kali ini isu tambang ilegal mulai mendapatkan perhatian yang nyata.
“Kami mendapati aktivitas pertambangan yang sangat dekat dengan rumah penduduk, bahkan hanya sekitar 10 meter. Saat kami bertindak, kami justru diberitahu bahwa ini bukan kewenangan provinsi,”ujar Wagub Seno pada Jumat (13/6/2025).
Ia juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan saran terkait isu tambang ilegal.
Lebih lanjut, Wagub Seno memaparkan dampak masif dari tambang ilegal yang meninggalkan lubang-lubang besar hingga puluhan kilometer.
“Partisipasi mahasiswa sangat penting sebagai bentuk pengawasan sosial yang independen. Saya mendukung kontrol seperti ini tanpa ada intervensi,”jelasnya.
Ia juga mengkritisi skema pembagian hasil tambang yang dinilai tidak adil, di mana hanya sebagian kecil dari PAD yang kembali ke masyarakat, padahal kontribusi tambang terhadap ekonomi nasional sangat besar.
“Jika kesejahteraan menjadi tujuan kita, maka sistem distribusi hasil tambang harus berpihak kepada masyarakat daerah,”tegasnya.
Di luar soal tambang, Wagub Seno juga menyampaikan komitmennya terhadap pendidikan, termasuk wacana kuliah gratis bagi mahasiswa Kaltim.
Saat ini, Pemprov Kaltim mencatat 108 titik tambang ilegal, dan delapan kasus telah ditindaklanjuti berdasarkan aduan masyarakat.
Wagub Seno berharap peran aktif publik melalui kanal pengaduan dan kerja sama lintas sektor pemerintah daerah, mahasiswa, masyarakat, hingga penegak hukum akan mempercepat tercapainya Kaltim yang lebih bersih dari tambang ilegal.
(adv/diskominfokaltim).
