
SAMARINDA — Rangkaian Pelatihan Perempuan Penggerak Akar Rumput (PPAR) yang digelar DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur pada 31 Oktober–1 November 2026 resmi berakhir. Kegiatan ditutup dengan pembekalan konsep dan peran relawan kesehatan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Minggu (1/11/2026).
Materi tersebut membekali peserta untuk mendampingi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan. Ribka menyoroti persoalan BPJS dan pengelompokan desil yang, menurut dia, masih menimbulkan masalah bagi warga.
“Kadang-kadang di dalam itu desil yang kacau, ya, apalagi di bidang kesehatan. Maka itu kita melatih teman-teman untuk advokasi atau menjadi pendamping rakyat yang mendapat kesulitan tentang kesehatan khususnya,” kata Ribka.
Ia menjelaskan, pendampingan perlu bertumpu pada pemahaman tentang hak masyarakat serta landasan hukum yang mengaturnya. Karena itu, peserta dibekali materi mengenai undang-undang, konstitusi, dan hak pasien sebagai pegangan ketika membantu warga memperoleh pelayanan.
“Tadi para peserta kita arahkan melalui pelatihan supaya dia bisa berpegang pada undang-undang dan konstitusi, mulai dari hak-hak rakyat, kedaulatan pasien. Kita sampaikan tadi, juga kita berikan buku saku supaya buat pedoman buat mengadvokasi rakyat di rumah sakit,” ujarnya.
Ribka menekankan bahwa peran relawan kesehatan mencakup pendampingan sejak warga menghadapi persoalan, menjalani pelayanan di rumah sakit, hingga kasusnya selesai ditangani. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu mengikuti proses pendampingan secara menyeluruh.
Menurut dia, relawan juga perlu memahami aturan rumah sakit, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan BPJS. Pengetahuan tersebut diperlukan agar mereka dapat mencermati aturan yang diterapkan dan mempertanyakan praktik yang dinilai merugikan pasien.
“Terkadang mereka juga harus tahu terkait aturan rumah sakit, karena rawan dimanipulasi. Misalnya aturan rumah sakit terkait BPJS, nah itu di bawah undang-undang. Lebih tinggi undang-undang daripada peraturan rumah sakit,” tuturnya.
Selama pembekalan, Ribka menilai peserta menunjukkan antusiasme. Ia menyebut materi kesehatan dekat dengan kehidupan mereka karena menyangkut kebutuhan masyarakat sekitar sekaligus kepentingan peserta sendiri.
“Kesan terhadap peserta, mereka antusias, karena mereka juga tahu itu berbicara bukan hanya kepentingan orang sekitar, tapi untuk dia sendiri,” ucapnya.
Ribka menjelaskan, pembentukan relawan kesehatan merupakan program DPP PDI Perjuangan yang dijalankan di berbagai daerah. Ia menyebut Jawa Barat, Banten, Bengkulu, dan Lampung sebagai daerah yang telah membentuk relawan kesehatan, sementara program tersebut terus diperluas.
Ia mengaitkan kegiatan itu dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader turun ke masyarakat. Pendampingan kesehatan, menurut Ribka, menjadi salah satu bentuk kerja kader untuk hadir bersama warga dan membantu menghadapi persoalan sehari-hari.
“Ini juga merupakan bentuk kerja rakyat, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri selalu mendorong kader untuk turun ke bawah bersama rakyat,” pungkasnya.