KALTIMNUSANTARA.COM- Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK GMNI) Migas Balikpapan dalam rangka merayakan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei menyelenggarakan Konsolidasi Komisariat yang membahas tentang polemik buruh hari ini dan tingkat pengangguran serta kemiskinan yang ada di kota Balikpapan.
Kepala Biro Politik dan Jaringan Komisariat GMNI Migas Balikpapan menyoroti bagaimana tingkat pengangguran dan juga kemiskinan di Kota Balikpapan yang relatif terbilang tinggi apalagi Balikpapan adalah sebagai Kota Penyangga IKN.
Mengutip dari Badan Pusat Statistik Kaltim terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kaltim Balikpapan sendiri menempati posisi kedua tingkat pengangguran paling tinggi dengan nilai 6,90% atau atau 22.749 jiwa. dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kaltim Balikpapan menempati Posisi kelima dengan total kemiskinan mencapai 18.530 jiwa.
Pihaknya menyampaikan agar Pemerintah Kota Balikpapan segera menuntaskan permasalahan kemiskinan yang ada di kota Balikpapan.
“Ini adalah permasalahan yang urgent. Bagaimana hari ini Pemerintah Kota Balikpapan perlu untuk segera menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Kota Balikpapan yang hari ini menjadi Kota penyangga IKN” ucap pemuda yang sering disapa Bung Malva.
Dirinya juga menyampaikan agar Pemerintah Kota Balikpapan melalui pembangunan IKN dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di kota Balikpapapn
“Dengan adanya pembangunan IKN kiranya Pemerintah Kota Balikpapan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Balikpapan yang hari ini telah menjadi Kota Penyangga IKN,” ucapnya.
GMNI Migas juga mengkritisi bagaimana pendistribusian masyarakat Balikpapan dalam penyerapan tenaga kerja pembangunan IKN.
Sebagai salah satunya, menanggapi pernyataan presiden yang akan mendatangkan sebanyak 16.000 Buruh untuk menyukseskan pembangunan IKN ini. Jokowi menyampaikan, telah terdapat 7.800 pekerja yang sedang beraktifitas dalam pembangunan. Dari data tersebut, kontribusi dari masyarakat lokal hanya sebesar 34% atau berkisar 2.652 pekerja.
Sementara itu, Ketua DPK GMNI Migas Balikpapan Triondy Kawutu turut menyampaikan agar Pemerintah Kota Balikpapan harus berani bersikap tegas terkait penyerapan tenaga kerja pada pembangunan IKN, terlebih Balikpapan digadang-gadang sebagai Kota Penyangga IKN.
“Seharusnya, pemerintahan di Kota Balikpapan bisa lebih fokus dalam pengembangan dan penyaluran tenaga kerja. Karena tingkat pengangguran di Kota Balikpapan sampai kepada tahap yang memprihatinkan. Kita hari ini nomor 2 tingkat penganggurannya di Kalimantan Timur,” sebutnya.
Momentum ini menjadi alarm peringatan untuk pemerintah Kota Balikpapan agar mempersipakan diri menyambut pembangunan IKN, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, serta melindungi hak buruh dan pekerja yang hari ini masih belum mendapatkan hidup sejahtera.
“Kami tegaskan bahwa pemerintah harus menjadikan momentum Mayday ini sebagi pembenahan. Kesejahteraan dan hak-hak buruh hari ini haruslah menjadi fokus pemerintah. serta pengembangan skill dari calon-calon tenaga kerja Balikpapan perlu menjadi perhatian untuk mengurangi angka pengangguran di kota Balikpapan, ” tutup pemuda yang sering disapa Bung Tion ini.
