Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat fondasi transformasi digital di lingkungan birokrasi melalui pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Salah satu upayanya diwujudkan melalui Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT Angkatan I yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Jalan HM Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kamis (17/7/2025).
Pelatihan ini bukan sekadar penguasaan teknis, namun lebih dari itu, ditujukan untuk membentuk pola pikir serta budaya kerja digital yang responsif, efisien, dan akuntabel.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov dalam menghadirkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan alat atau sistem, melainkan perubahan paradigma dan pola pikir.
“Pemahaman digital harus dimulai dari cara berpikir. Ketika pola pikir kita telah sejalan dengan semangat digitalisasi, maka kepemimpinan dalam birokrasi pun akan lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan,”ujarnya.
Faisal juga mengajak para ASN untuk memanfaatkan media sosial secara bijak sebagai alat komunikasi publik.
Menurutnya, media digital dapat menjadi sarana berbagi informasi, menyampaikan program pemerintah, serta membangun interaksi yang produktif dengan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat empat fondasi utama yang harus diperkuat dalam tata kelola pemerintahan digital, yaitu pola pikir digital, keterampilan yang terus diperbarui, budaya kerja yang berorientasi teknologi, serta etika digital dan keamanan informasi.
“Pengelolaan data yang baik harus menjadi prioritas. Data bukan hanya untuk disimpan, tetapi harus diolah dan dianalisis agar bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan yang transparan dan berbasis fakta,”terang Faisal.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi), Faisal turut memperkenalkan inisiatif Aparatur Digital Government Leadership Awards (ADGLA).
Program ini dirancang untuk mengapresiasi para pemimpin birokrasi, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda), yang dinilai berhasil memimpin proses digitalisasi di instansi masing-masing.
“Kami ingin mendorong para pemimpin birokrasi untuk menjadi panutan dalam transformasi digital. Perubahan harus dimulai dari atas, dari mereka yang memegang tanggung jawab manajerial tertinggi,”ungkapnya.
Menutup paparannya, Faisal mengajak seluruh peserta untuk membangun kolaborasi yang kuat dalam mendorong digitalisasi birokrasi di Kalimantan Timur.
“Transformasi digital tidak bisa dilakukan secara individual. Sinergi antarunit kerja sangat dibutuhkan agar pelayanan publik kita menjadi lebih prima dan inklusif,”tutupnya.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Pemprov Kaltim berharap tumbuhnya budaya kerja digital yang mengakar di kalangan ASN.
Lebih dari sekadar beradaptasi, para aparatur diharapkan menjadi penggerak utama dalam menciptakan birokrasi modern yang siap menghadapi tantangan era digital.
(adv/diskominfokaltim).
