SANGATTA – Di tengah semangat membangun Kutai Timur (Kutim) yang terus bergulir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim harus berhadapan dengan kenyataan pahit: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini terkoreksi cukup besar. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan langkah efisiensi yang ditempuh tidak akan mengorbankan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari adaptasi terhadap kebijakan efisiensi nasional dan penurunan pendapatan daerah.
“Ini bukan sekadar soal berkurangnya angka di atas kertas, tapi bagaimana kami menjaga agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bapenda Kutim.
Sebelum perubahan, APBD Kutim diproyeksikan mencapai Rp 11,151 triliun. Namun setelah koreksi, nilainya turun menjadi Rp 9,376 triliun, atau berkurang sekitar Rp 1,775 triliun (15,92 persen). Dari sisi belanja, alokasi juga disesuaikan dari Rp 11,136 triliun menjadi Rp 9,475 triliun, atau turun hampir Rp 1,7 triliun.
Rizali menjelaskan, efisiensi akan dilakukan menyeluruh namun tetap terarah. Pemkab berkomitmen menjaga enam strategi prioritas pembangunan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tetap menjalankan 50 program unggulan kepala daerah.
“Belanja kami arahkan agar tetap berdampak langsung bagi masyarakat, sambil mengoptimalkan dukungan dana dari DAK dan DBH,” jelasnya.
Untuk menjaga stabilitas keuangan, Kutim masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 113,9 miliar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar bagi Perumdam Tirta Tuah Benua, guna memperkuat layanan air bersih di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Rizali menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh menghambat kebutuhan dasar masyarakat. “Kami pastikan sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan. Efisiensi dilakukan secara bijak, bukan pemangkasan yang membebani rakyat,” tegasnya.
Koreksi APBD Kutim menjadi ujian bagi ketahanan fiskal daerah. Namun, dengan strategi efisiensi yang terukur dan fokus pada prioritas rakyat, Pemkab Kutim optimistis mampu menjaga roda pembangunan tetap berputar di tengah keterbatasan anggaran. (ADV/ProkopimKutim/KN)
