Kutai Timur, Kaltimnusantara.com – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan utama dalam pembahasan anggaran antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD. Melalui arah kebijakan APBD yang lebih terfokus, kedua pihak sepakat bahwa pembangunan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas yang benar-benar terasa dampaknya di lapangan.
Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, menegaskan bahwa strategi pembangunan daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus bergerak lebih jauh untuk memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Menurutnya, Kutai Timur memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sebagian masih belum digarap secara maksimal.
“Kita ingin porsi anggaran APBD lebih banyak diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Sulaeman. Ia menyebut bahwa sektor pertanian, perdagangan, perikanan, hingga ekonomi kreatif memiliki peluang besar untuk tumbuh jika mendapat dukungan anggaran dan perencanaan yang tepat.
Sulaeman menilai adanya jarak antara penyusunan kebijakan dan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, DPRD akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran setiap tahun agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita, anggaran daerah bisa lebih banyak menopang kegiatan ekonomi rakyat. Mulai dari pemberdayaan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas, sampai pelatihan keterampilan,” lanjutnya.
Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat adalah kunci. Program pelatihan yang tepat sasaran, akses terhadap permodalan, dan pendampingan usaha diyakini mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus memperkuat usaha yang sudah berjalan. Dengan begitu, pendapatan keluarga dapat meningkat dan masyarakat memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
Di sisi lain, Sulaeman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Kerja sama ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, tetapi juga pada kreativitas dan inisiatif masyarakat.
Transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran ikut menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa APBD harus digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan mampu menghasilkan dampak nyata. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besar kecilnya anggaran, melainkan seberapa kuat anggaran itu mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat merata.
Dengan penataan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat, DPRD Kutai Timur berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat secara berkelanjutan. Fokus pada penguatan ekonomi masyarakat dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih adil di seluruh wilayah Kutai Timur.(Adv)
