Kutai Timur, kaltimnusantara.com — DPRD Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan yang tengah berjalan di daerah. Anggota DPRD Kutim, Kari Palimbong, menyatakan bahwa kontrol yang ketat diperlukan agar setiap kegiatan fisik yang menggunakan dana APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kari mengingatkan bahwa tiga fungsi DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus dijalankan secara seimbang. Ia menekankan bahwa pengawasan bukan formalitas birokratis, melainkan tanggung jawab moral yang menentukan kualitas pembangunan daerah.
Ia menyoroti banyaknya proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga fasilitas layanan publik. Menurutnya, semua kegiatan tersebut membutuhkan perhatian serius untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar teknis yang tertera dalam dokumen perencanaan.
Dalam waktu dekat, DPRD Kutim akan melakukan peninjauan lapangan secara intensif. Langkah ini dilakukan untuk mengecek langsung penggunaan material, metode pengerjaan, serta ketercapaian progres sesuai rencana anggaran biaya dan bestek yang berlaku.
Kari juga mengingatkan kontraktor agar tidak mengedepankan kecepatan penyelesaian dengan mengorbankan mutu. Ia menilai bahwa pembangunan berkualitas rendah hanya akan menimbulkan beban bagi masyarakat karena tidak memiliki daya tahan jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa pengawasan yang kuat memerlukan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Fungsi kontrol yang dijalankan DPRD, kata Kari, bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan pembangunan berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.(Adv)
