Kutai Timur, kaltimnusantara.com – Pembahasan arah pembangunan daerah kembali memunculkan perdebatan mengenai efektivitas kebijakan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rahman, menekankan perlunya pemerintah berhati-hati memilih skema pendanaan pembangunan, khususnya terkait proyek jalan yang selama ini menjadi tuntutan utama masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama perangkat daerah, Faizal menyoroti visi pertama dalam RPJPD, yaitu penguatan konektivitas wilayah sebagai fondasi pemerataan pembangunan. Menurutnya, penyelesaian persoalan jalan memang sudah menjadi kesepakatan umum, tetapi mekanisme pendanaannya tidak boleh diambil secara otomatis tanpa pertimbangan mendalam.
“Saya sampaikan, itu kan tadi di dalam RPJPD visinya kan yang pertama itu tadi membangun konektivitas. Kalau jalan okelah, kita sepakat itu mesti diselesaikan. Tapi apakah skemanya harus melalui MY, itu yang pertama kan,” ujarnya.
Skema tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) memang kembali menjadi topik panas di Kutim, mengingat sejumlah ruas penghubung kecamatan masih dalam kondisi rusak berat, terutama di wilayah dengan curah hujan tinggi dan beban logistik besar. Namun, rekam jejak proyek multi years sebelumnya meninggalkan sejumlah catatan, mulai dari keterlambatan progres, perubahan desain, hingga tekanan anggaran yang harus ditanggung APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Faizal menilai penggunaan MYC hanya efektif jika perencanaan matang, termasuk kajian teknis, kesesuaian beban anggaran, dan kesiapan perangkat daerah dalam pengawasan. Tanpa itu, skema tersebut justru berisiko menambah beban fiskal daerah dan menghambat program prioritas lainnya.
Selain isu konektivitas, Faizal menyoroti arah pembangunan ekonomi Kutim yang tertuang dalam RPJPD. Ia menegaskan bahwa kemandirian ekonomi berbasis agribisnis harus menjadi fokus baru, mengingat potensi Kutim yang luas di pertanian, peternakan, perkebunan, maupun perikanan.
“Terus yang kedua, kita ingin menuju kemandirian ekonomi di bidang agribisnis, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,” ungkapnya.
Saat ini kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap ekonomi Kutim masih tertinggal jauh dibandingkan industri ekstraktif. Padahal, banyak kecamatan memiliki komoditas unggulan yang belum dikembangkan secara maksimal akibat keterbatasan akses, minimnya fasilitas pascapanen, dan tidak terintegrasinya rantai pasok.
Faizal mendorong agar RPJMD berikutnya tidak hanya memuat daftar program, tetapi menetapkan arah pengembangan agribisnis secara jelas, termasuk kawasan produksi, kebutuhan infrastruktur pendukung, dan strategi pemasaran. Menurutnya, Kutim hanya bisa mencapai kemandirian ekonomi jika pembangunan fisik dan penguatan sektor produktif dijalankan beriringan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap program tidak sekadar selaras dengan dokumen perencanaan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan secara terukur dan berkelanjutan.(Adv)
