Kutai Timur, kaltimnusantara.com – Pembahasan mengenai Multiyears Contract (MYC) kembali menjadi fokus DPRD Kutai Timur. Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menyampaikan bahwa anggota dewan terus mendorong agar kebutuhan mendasar di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dapat terakomodasi dalam daftar program tahun jamak tersebut.
Jimmy menyebut bahwa sebagian besar usulan yang muncul masih berkisar pada kebutuhan infrastruktur dasar, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Menurutnya, hal ini mencerminkan kondisi lapangan yang memang masih jauh dari ideal di sejumlah kawasan.
“Anggota DPR-D kan mendorong yang prioritas di dapilnya dia. Banyak. Terutama ada jalan dan jembatan,” jelas Jimmy. Ia menilai bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil dari masukan masyarakat yang ingin konektivitas antarwilayah semakin membaik dan akses transportasi menjadi lebih layak.
Walau demikian, Jimmy mengingatkan bahwa proses penentuan program MYC tidak bisa hanya mengikuti desakan politik semata. Pemerintah daerah dan DPRD, katanya, harus memastikan bahwa setiap usulan selaras dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan resmi.
Ia menegaskan bahwa pembahasan lanjutan pada awal pekan depan akan menjadi ruang penting untuk melihat seberapa besar usulan yang dapat diakomodasi berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran.
“Kemungkinan di hari Senin pembahasan lagi, ya. Ah, itu bisa terakomodir. Nanti di situ baru kita bisa lihat seberapa seberapa optimal semua yang diusulkan masyarakat itu bisa berhadapan untuk dilaksanakan,” ujar Jimmy.
Sejumlah faktor teknis juga menjadi pertimbangan, seperti kesiapan dokumen perencanaan, kelayakan program, hingga prioritas pembangunan yang ingin dikejar pemerintah daerah. Jimmy berharap proses penyaringan berjalan ketat agar MYC benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kutim ingin memastikan bahwa program yang dipilih bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memberi dampak pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, keputusan akhir harus mampu mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.
Dengan pembahasan yang masih berlangsung dan banyaknya usulan yang masuk, skema MYC tahun ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda strategis DPRD Kutim. Keputusan yang diambil dalam beberapa pekan mendatang akan menjadi tolok ukur bagaimana aspirasi daerah diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan terarah.
(Adv)
