KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus membahas skema dukungan bagi pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) di tingkat kecamatan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memberikan bantuan sarana produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha sekaligus membuka peluang pendapatan secara mandiri.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menjelaskan bahwa dukungan pemerintah tidak selalu harus berbentuk bantuan dana stimulus secara langsung. Alokasi anggaran kegiatan di kecamatan maupun pengadaan peralatan produktif dapat menjadi alternatif untuk mendorong aktivitas ekonomi kreatif di wilayah tersebut.
Ia menyebut, fasilitas yang diberikan diharapkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan kegiatan, tetapi juga bisa menghasilkan pemasukan melalui pemanfaatan dan penyewaan kepada masyarakat.
“Memang untuk anggaran stimulus khusus ekonomi kreatif masih dalam pembahasan. Namun, dukungan itu bisa kita arahkan melalui anggaran event di kecamatan atau pengadaan sarana yang mampu memantik aktivitas perekonomian masyarakat setempat,” ujar Rendi, Jumat (30/10/2026).
Ia mencontohkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyalurkan sejumlah peralatan yang kini mulai dimanfaatkan kelompok ekonomi kreatif. Di Kecamatan Loa Janan, bantuan perangkat sound system dapat disewakan sehingga menghasilkan pendapatan bagi pengelolanya.
Selain itu, terdapat bantuan mesin percetakan yang telah mendorong aktivitas produktif penerima manfaat. Sementara di Tenggarong Seberang, mesin pembuat es batu juga sudah dapat difungsikan.
Rendi menilai pola bantuan berupa peralatan produktif tersebut dapat menjadi salah satu cara agar kelompok ekonomi kreatif memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan, tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Seperti dua tahun lalu, kita berikan mesin percetakan dan mereka bisa produktif. Di Loa Janan ada sound system yang sekarang bisa disewakan. Begitu juga mesin pembuat es batu di Tenggarong Seberang yang sudah berfungsi,” jelasnya.
Meski demikian, pemerataan sarana penunjang ekonomi kreatif masih menjadi pekerjaan yang perlu dilanjutkan. Dari 20 kecamatan di Kukar, saat ini baru sekitar empat hingga lima kecamatan yang telah memiliki fasilitas tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah masih melihat peluang untuk memperluas dukungan serupa agar semakin banyak kecamatan memiliki sarana usaha yang bisa dikelola dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (Adv)
