KUKAR – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap memprioritaskan penyaluran beasiswa bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 2027.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengakui bahwa dukungan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik selama ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah kebutuhan sekolah telah ditanggung melalui program yang disediakan Pemkab Kukar.
Ia mencontohkan, siswa yang bersekolah di sekolah negeri tidak lagi dibebankan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Selain itu, kebutuhan seragam bagi peserta didik baru juga telah dibiayai pemerintah kabupaten.
“Tahun depan kita tetap mengalokasikan anggaran untuk beasiswa berdasarkan data yang ada,” kata Heriansyah, Jumat (6/11/2026).
Meski demikian, data calon penerima beasiswa akan diverifikasi kembali agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Heriansyah menjelaskan, siswa yang telah menerima bantuan melalui program Gratispol dari pemerintah provinsi maupun Program Indonesia Pintar (PIP) tidak akan kembali menerima beasiswa Kukar Idaman Terbaik.
“Untuk mengetahui tumpang tindih, kita menggunakan data Dapodik. Dari satu data itu kita bisa memilah siswa yang sudah mendapatkan beasiswa PIP atau Gratispol, kemudian kita lakukan verifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK), dukungan pembiayaan pendidikan telah tersedia melalui sejumlah skema, di antaranya Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB), serta Bantuan Operasional Sekolah untuk Seragam (BOSRAGAM).
Heriansyah menyebutkan, pemerintah juga terus memperhatikan kebutuhan pendidikan anak sejak usia dini. Hal tersebut sejalan dengan penerapan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
Selain bantuan tersebut, Kukar juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan perlengkapan alat tulis bagi siswa SD kelas I dan II. Setiap siswa memperoleh bantuan senilai Rp125 ribu.
Menurutnya, dukungan pembiayaan pendidikan saat ini berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD provinsi, hingga APBD kabupaten.
Ia berharap berbagai program bantuan tersebut dapat memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di Kukar, sehingga tidak ada lagi anak yang terhambat untuk mengenyam pendidikan.
“Harapan kita tentu tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah. Negara harus menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup Heriansyah. (Adv)
