KALTIM– Meningkatnya intensitas hujan memasuki penghujung tahun membuat ancaman banjir kembali membayangi sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga memperkuat kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan pentingnya pemerataan alokasi anggaran kebencanaan dalam perencanaan APBD. Menurutnya, perubahan kondisi cuaca dan pergantian musim harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan bencana.
Ia menilai, pengalaman menghadapi karhutla sepanjang 2026 perlu menjadi bahan evaluasi. Namun, besarnya dampak kebakaran tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan potensi bencana lain yang justru meningkat ketika memasuki musim penghujan.
“Untuk tahun-tahun mendatang, anggarannya perlu disiapkan. Memang harus ada alokasi tersendiri untuk belanja kebencanaan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Hasanuddin menegaskan, ketersediaan anggaran khusus diperlukan agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Dengan demikian, penanganan masyarakat terdampak tidak harus menunggu proses pergeseran atau penyesuaian anggaran terlebih dahulu.
“Selain karhutla, biasanya ada banjir. Itu juga harus diantisipasi. Kami di DPRD tentu selalu mendukung apabila ada kebutuhan penanganan seperti itu,” katanya.
Memasuki akhir tahun, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir pesisir, dan tanah longsor turut menjadi perhatian.
Meski demikian, Hasanuddin mengakui penyediaan anggaran kebencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kebijakan efisiensi dan belanja mandatori menjadi tantangan dalam menentukan prioritas APBD.
“Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah juga harus mempertimbangkan efisiensi, belanja mandatori, dan berbagai kebutuhan lainnya,” pungkasnya.(adv)
