KALTIM – Kebutuhan jalan, air bersih, dan listrik masih menjadi pekerjaan pembangunan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemenuhan infrastruktur dasar dinilai lebih mendesak dibandingkan menambah proyek pembangunan gedung baru.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendorong pemerintah provinsi mengubah prioritas belanja pembangunan dengan mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Ia mengusulkan agar pembangunan gedung baru dihentikan sementara dan alokasi yang tersedia lebih difokuskan pada infrastruktur dasar.
“Kalau saya, pembangunan infrastruktur fisik seperti bangunan itu saya stop. Adapun pembangunan infrastruktur lebih ke jalan, air, dan listrik,” kata Agusriansyah, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, penentuan proyek pembangunan perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat. Penambahan bangunan fisik tidak seharusnya menjadi prioritas apabila masih terdapat persoalan mendasar yang belum tertangani di berbagai wilayah Kaltim.
Akses jalan, misalnya, berkaitan langsung dengan mobilitas penduduk, distribusi barang, serta kelancaran aktivitas ekonomi. Sementara itu, ketersediaan air bersih dan listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat sekaligus penunjang kegiatan usaha.
Agusriansyah menilai ketiga sektor tersebut perlu memperoleh perhatian lebih besar karena manfaatnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pemerataan akses infrastruktur dasar juga menjadi bagian penting agar pembangunan tidak hanya terpusat pada fasilitas tertentu, tetapi menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Dorongan tersebut disampaikan seiring kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang mengalami penyusutan. Kondisi fiskal tersebut dinilai perlu diikuti dengan penataan ulang belanja, sehingga pemerintah harus lebih cermat menentukan program yang tetap dilaksanakan dan kebutuhan yang dapat ditunda.
Dengan keterbatasan anggaran, Agusriansyah berharap pemerintah tidak sekadar mengejar pembangunan yang terlihat secara fisik. Setiap alokasi belanja perlu diarahkan pada persoalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu memastikan setiap alokasi memiliki manfaat yang jelas, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menambah fasilitas baru,” terangnya. (Adv)


