KALTIMNUSANTARA.COM- Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Bontang memberikan lima catatan penting terkait hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD Bontang Tahun 2023.
Ketua Komisi II Rustam, menyampaikan langsung pandangan fraksi-fraksi yang digelar pada, Selasa (2/7/2024) kemarin.
Pemkot Bontang perlu memastikan semua pengerjaan infrastruktur berjalan baik. Agar menghindari keterlambatan penyelesaian proyek.
Memastikan pula semua kinerja penyedia sesuai standar. Infrastruktur itu akan berdampak baik pada masyarakat.
Pemkot juga diminta merincikan jumlah aset produktif dan tidak produktif. Begitu pula nilai aset yang dihasilkan. Agar nominal beban APBD 2023 terkait aset yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah bisa terlihat.
Rustam juga menyarankan agar Pemkot Bontang menerapkan denda bagi pajak terhutang dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
Terakhir yang disampaikan adalah agar Pemkot Bontang, melalui perangkat daerah penghasil PAD, sehingga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan potensi pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.
” Lima poin yang kami sampaikan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bontang,” ucap Rustam.
