KALTIMNUSANTARA.COM,- Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan angka inflasi di Samarinda masih di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 5,3%.
Keberhasilan tersebut membuat Pemkot Samarinda diganjar Rp 19,2 miliar oleh pemerintah pusat lewat pemberian Dana Insentif Daerah (DID), karena dinilai mampu menangani secara baik inflasi di daerah.
“Dana insentif daerah ini dipertuntukan bagi penanganan inflasi daerah dalam bentuk perlindungan sosial, cipta lapangan kerja, serta mendukung pelaku usaha mikro. Tak jauh berbeda dengan 2% Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 16,5 miliar yang dialokasikan di Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD-P 2022,” ucap Andi Harun, saat memimpin rapat pengendalian inflasi di daerah, Rabu, 12 Oktober 2022 di Balai Kota.
Andi Harun menerangkan, pandemi Covid-19 dan meletusnya perang Rusia-Ukraina membuat perputaran ekonomi dunia melamban. Indonesia dan daerah-daerah di dalamnya, termasuk Kota Samarinda, terancam mengalami krisis pangan dan energi, bahkan ancaman resesi secara nasional.
Adapun ancaman inflasi di Indonesia, dikatakan Andi Harun telah lama disampaikan Presiden dalam beberapa kali kesempatan. Puncaknya diprediksi bisa-bisa terjadi pada 2023 mendatang.
Sebagai informasi, saat ini di tingkat nasional inflasi tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) per September 2022 mencapai 5,95%. Hingga akhir 2022 nanti tekanan inflasi IHK ditengarai akan terus meningkat, imbas penyesuaian harga BBM bersubsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global.
“Jadi meski Samarinda masih aman, kalau sudah kepala negara memberikan atensi itu, maka kepala daerah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” ujar Andi Harun.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu memaparkan, Pemkot Samarinda tengah memetakan langkah-langkah terkait pengendalian inflasi, mengacu arahan hang diberikan Bank Indonesia (BI). Terdapat 8 langkah untuk mengatasi kenaikan inflasi akhir tahun ini.
Di antaranya mulai dari perluasan kerja sama antardaerah (KAD) dalam rangka menjaga suplai dan memenuhi komoditas; gelaran operasi pasar murah; perdagangan digital; perlindungan sosial dan bantuan di sektor transportasi; mempercepat program tanam pangan di pekarangan rumah; hingga upaya memperkuat sarana-prasarana penyimpanan bahan pangan.
“Misalnya kerja sama dengan daerah penghasil beras,” ucapnya.
Sementara itu, disebutkan Andi Harun ada empat bahan pokok yang memengaruhi inflasi di Samarinda secara tahunan, yakni cabai, bawang merah, daging ayam dan ikan layang.
“Karena Samarinda masih banyak impor, kita akan melakukan 8 arahan dari BI itu,” ungkap Andi Harun.
“Termasuk, mengajak masyarakat untuk menanam dua atau tiga cabai di pekarangan rumah, agar akhir tahun nanti ketika kebutuhan melonjak paling tidak bisa tercover. Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait ini,” pungkasnya. (ADV)
