KUKAR – Penurunan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus melakukan penyesuaian terhadap komposisi belanja dan prioritas pembangunan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan kondisi fiskal saat ini berbeda dengan asumsi yang digunakan ketika pemerintah menyusun program Kukar Idaman Terbaik.
Ia memaparkan, APBD Kukar pada 2023 berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan sekitar Rp12,5 triliun pada 2025.
Namun, pada 2026 APBD Kukar berada di angka sekitar Rp7,9 triliun. Sementara untuk 2027, pemerintah memperkirakan anggaran daerah berada pada kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
“Ketika kita menyusun visi dan program, asumsi yang digunakan adalah kemampuan APBD tiga tahun sebelumnya. Tetapi setelah menjalankan pemerintahan, ternyata terjadi penurunan pendapatan yang cukup besar sehingga kemampuan belanja juga harus disesuaikan,” ujar Aulia, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat dua komponen utama dalam kebutuhan belanja pemerintah daerah, yakni biaya tetap atau
fixed cost dan biaya dinamis atau dynamic cost.
Belanja pegawai menjadi salah satu komponen biaya tetap yang harus dipenuhi. Saat ini, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu ASN, baik PNS maupun PPPK.
Sementara itu, belanja operasional yang meliputi kebutuhan listrik, air, perjalanan dinas, serta makan dan minum menjadi bagian yang dapat dirasionalisasi.
Aulia menyebut, langkah efisiensi yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berhasil menekan belanja operasional secara signifikan.
“Kalau sebelumnya belanja operasional kita berada di kisaran Rp1,1 triliun, pada 2026 ini kita tekan menjadi sekitar Rp400 miliar. Artinya, ada penghematan kurang lebih Rp700 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah kini harus lebih cermat dalam mengatur kebutuhan minimum fiskal sebelum menentukan alokasi untuk pembangunan lainnya.
“Kondisi sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu persoalannya bagaimana menghabiskan anggaran, sekarang tantangan kita adalah bagaimana mencari pendapatan sebanyak mungkin dan memastikan setiap belanja benar-benar optimal,” tutup Aulia. (Adv)
