Kutai Timur, Kaltimnusantara.com — Anggota DPRD Kutai Timur, Ardiyansyah, meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi kegiatan pembangunan sejak awal tahun anggaran. Ia menilai, APBD 2025 yang mencapai Rp9,8 triliun harus dikelola secara efisien agar serapan anggaran berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau untuk proses penyerapan, tahun ini insya Allah terserap, tapi tetap harus ada percepatan dari awal,” ujarnya.
Politisi PKS ini menilai, hambatan utama dalam serapan anggaran biasanya muncul pada kegiatan yang menggunakan sistem penunjukan langsung (PL) karena membutuhkan proses administrasi tambahan. “Yang PL itu biasanya agak lambat karena menunggu penyesuaian teknis,” terangnya.
Sementara proyek-proyek besar melalui mekanisme lelang disebutnya sudah mulai bergerak. “Kalau untuk lelang, sebagian sudah mulai berjalan, ada yang tahap persiapan tender,” tambahnya.
Ardiyansyah juga mengingatkan agar kegiatan yang masih berstatus kontrak tahun sebelumnya segera diselesaikan agar tidak menumpuk di tahun berjalan. “Yang lalu masih berkontrak dan belum selesai pembayarannya, ini harus segera dituntaskan,” katanya.
Ia berharap perencanaan kegiatan dilakukan lebih awal sehingga pembangunan di Kutim benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kalau bisa mulai awal tahun semua sudah bergerak,” tegasnya.
Menurut Ardiyansyah, koordinasi antarinstansi dan pengawasan DPRD sangat dibutuhkan agar seluruh program berjalan sesuai rencana. Ia juga mengingatkan pentingnya pelaporan progres yang terbuka kepada publik.
“Kalau sejak awal sudah diawasi dan direncanakan dengan baik, serapan bisa maksimal dan tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya optimistis.
Ia berharap APBD 2025 benar-benar mampu mendorong pemerataan pembangunan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kutim. “Kita ingin anggaran besar ini betul-betul memberi hasil nyata,” pungkasnya. (ADV)
