KUKAR – Dalam upaya memajukan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan roadshow dan audiensi ke sejumlah Kementerian Republik Indonesia (RI). Hal dilakukan untuk membuka peluang dukungan pendanaan maupun bantuan program guna mempercepat pembangunan di daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah, kemudian Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP).
Dalam pertemuan bersama dengan KKP, pemerintah daerah, kata dia, memaparkan beragam kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung sektor perikanan di Kukar.
Terlebih, sambung dia, Kukar memiliki sembilan titik Kampung Nelayan yang tersebar di beberapa wilayah pesisir dan hulu.
“Dan insyaallah kita akan mendapatkan beberapa bantuan seperti kapal, penyempurnaan kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Aulia, Jumat (6/11/2026).
Lebih lanjut, Aulia menjelaskan, pemerintah daerah juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Kesehatan mengangkat isu pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan akan dibangun di depan RSUD A.M Parikesit Tenggarong Seberang.
Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengatasi permasalahan uang daerah.
Ia mengatakan pemerintah daerah, juga mendapatkan bantuan dari Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono, untuk memfollow up dana kurang salur yang berada di pemerintah pusat.
Ia berharap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah menemukan solusi terbaik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kemajuan pembangunan Kukar. Pasalnya, kata dia, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan.
“Seperti jalan Sebelimbingan, Muarawis, Kota Bangun, jalan Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, jembatan Sebulu, jalan antara Desa Sola Cella dan Desa Batu-Batu, jalan Santan Ulu-Santan Ilir,” ungkapnya.
Selain untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan, uang tersebut juga dipersiapkam untuk penanganan kebakaran di wilayah-wilayah padat penduduk.
Ia mengatakan setelah ditilik lebih dalam, pembiayaan yang dibutuhkan untuk penyelesaikan kebakaran menyentuh puluhan miliar.
“Ini sudah kita dorong juga dengan skema SMI,” pungkasnya. (Adv)
