KALTIMNUSATARA.COM,- Komisi III DPRD Kaltim secara khusus mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan banjir pada Jalan Nasional Ruas Simpang Kajuq-SP 3 Damai (Daerah Kajuq, Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat) di Gedung DPRD Kaltim, Selasa, 20 September 2022.
Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengungkapkan rapat ini sengaja pihaknya lakukan, sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Utamanya kepada saya dan teman-teman DPRD Kaltim dari Dapil Kubar-Mahulu,” ucapnya.
Pada rapat ini, pihaknya menghadirkan langsung 3 perusahaan yang diduga sebagai penyebab banjir yang memutus akses masyarakat Kubar dan Mahulu pekan lalu. Tiga perusahaan itu, yakni PT TCM, PT FKP, dan PT TSA. Termasuk dari pihak BBPJNKT.
Secara umum, ada beberapa poin penting yang kami pihaknya minta pada rapat tadi. Pertama, meminta agar BBPJNKT untuk dapat menyelesaikan pengaspalan ruas jalan nasional Simpang Kajuq-SP 3 Damai.
Kedua, pihaknya secara tegas meminta kepada pihak perusahaan, untuk memperhatikan secara serius permasalahan lingkungan, utamanya terkait pembukaan lahan yang berdampak pada banjir.
Ketiga, PT TCM, PT FKP, dan PT TSA, untuk segera melaksanakan reklamasi sesuai dengan RKAB, agar tidak mengakibatkan dampak lingkungan bagi masyarakat.
Keempat, poin yang cukup penting dan krusial, meminta agar pihak perusahaan yang beroperasi di kawasan itu. Dapat segera menyelesaikan pembangunan gorong-gorong sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 lalu.
Jika poin-poin di atas tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan, maka pihaknya dari Komisi III DPRD Kaltim, siap membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. Agar izin pertambangan yang dimiliki perusahaan terkait dievaluasi dan bahkan dicabut.
“Mudah-mudahan beberapa langkah awal yang kami lakukan ini, dapat menjawab semua yang dipertanyakan masyarakat atas peran saya dan teman-teman anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kubar-Mahulu,” ucapnya. (Akbar/Adv/Dprd kaltim)
