Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengajak masyarakat menjaga kondusifitas kota di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Ia menegaskan pentingnya menjaga kedamaian dan stabilitas di Bontang, apalagi dengan keberadaan objek vital nasional seperti PT Badak dan PT Pupuk Kaltim.
“Bunda mohon jaga kondusitivitas Kota Bontang. Beberapa hari ini kita melihat adanya unjuk rasa di Jakarta dan di beberapa kota yang membuat kita prihatin tentunya,” ujar Neni pada 1 September 2025.
Neni meminta para RT dan pemuka agama turun tangan memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mudah terprovokasi. Ia menilai dialog adalah cara terbaik dibandingkan aksi di jalanan.
“Lebih baik kita berdialog walaupun berunjuk rasa itu hak semua warga, namun mari kita jaga di sekitar Kota Bontang. Kota yang sudah kita bangun bersama dengan hak-hak yang tentunya harus kita pelihara,” tegasnya.
Sebagai contoh, Neni menyinggung pertemuan antara Pemerintah Kota dengan pengemudi ojek online, sopir truk, taksi, dan PNS terkait tragedi meninggalnya ojol Affan Kurniawan di Jakarta. Dari dialog tersebut, salah satu solusi yang disepakati adalah pemberian bantuan pemodalan bagi pengemudi ojol yang kendaraannya mengalami kerusakan.
“Kemarin saya sudah melakukan pertemuan dengan pihak pengemudi ojol, mereka menyatakan aspirasinya dan pemerintah kota Bontang siap untuk membantu melalui program kemanusiaan,” ungkapnya.
Di samping itu, Neni menyampaikan bahwa Pemkot Bontang menerima lima poin arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Arahan tersebut antara lain menunda kegiatan seremonial yang dinilai pemborosan anggaran; meminta jajaran pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat; menjalankan program kerja yang berpihak kepada masyarakat; menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh adat, agama, buruh, dan komunitas lainnya; serta menunda perjalanan dinas luar negeri.
Selain itu, kepala daerah diminta mengendalikan wilayahnya agar tetap kondusif dan menjalin kekompakan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Neni juga mengingatkan agar jajaran kepala OPD tidak mengumbar gaya hidup mewah dan menjalankan aktivitas sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat.
“Berdasarkan rapat via Zoom kami dapat arahan 5 poin. Alhamdulillah kami menjalankannya. Terutama kegiatan seremonial yang dinilai pemborosan, ditiadakan,” tutup Neni. (*)
