Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menghadapi tantangan berat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi positif pada 2025. Pasalnya, pada 2024 lalu ekonomi daerah masih terkontraksi hingga minus 2,51 persen.
Isu ini menjadi sorotan dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota, Selasa (9/9/2025). Rapat tersebut diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dengan melibatkan delapan Kelompok Kerja (Pokja).
Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029, Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi 1,00–1,15 persen pada 2025. Target itu mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN yang menekankan pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen serta arahan Kemendagri terkait pemulihan ekonomi daerah.
Untuk mencapainya, sembilan langkah percepatan disiapkan, mulai dari percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, hingga penguatan sektor unggulan.
Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan, koordinasi lintas OPD harus berjalan optimal agar strategi tersebut tidak sebatas administrasi di atas kertas. “Komunikasi antar-Pokja harus intensif. Evaluasi juga harus terukur, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada kondisi sulit, Agus tetap optimistis target dapat tercapai. Ia menilai rencana aksi yang disusun tiap Pokja bisa menjadi instrumen penting untuk membalikkan kondisi minus menuju pertumbuhan positif. (*)
