Kutai Timur, Kaltimnusantara.com – Di tengah perubahan besar dalam kebijakan fiskal nasional, suasana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tampaknya akan semakin penuh dinamika. Pemerintah pusat kini menerapkan mekanisme yang jauh lebih selektif dalam menyalurkan dana transfer ke daerah, dan hal ini langsung memantik reaksi dari DPRD Kutai Timur. Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan, menilai perubahan ini bukan sekadar sinyal kehati-hatian dari pusat, tetapi sebuah peringatan halus agar daerah tidak lagi bekerja setengah hati.
dr. Novel menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini benar-benar mengamati cara daerah mengelola anggaran. “Hari ini pusat mulai lebih hati-hati dan selektif dalam memberikan dana bagi hasil atau transfer. Mereka ingin memastikan dana itu benar-benar dipakai untuk program yang punya manfaat nyata,” ungkapnya. Ucapan itu bukan sekadar pengulangan pesan formal, melainkan dorongan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim mulai berbenah secara serius.
Menurutnya, selektivitas pusat saat ini lahir dari situasi ekonomi global yang tidak stabil dan tuntutan menjaga fiskal nasional tetap sehat. Namun, beban adaptasi justru ada pada pemerintah daerah. Daerah harus menunjukkan kinerja yang meyakinkan, transparan, akuntabel, serta mampu mengeksekusi program secara efektif. “Jangan lagi terjebak pada kebiasaan lama yang mengejar serapan anggaran tanpa memikirkan hasilnya. Kinerja yang baik itu bukan hanya angka, tapi dampak,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan dalam setiap program. OPD diminta memastikan setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas, indikator manfaat yang terukur, dan kontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah. Bagi dr. Novel, era bekerja ‘seadanya’ sudah selesai. Tantangan baru mengharuskan OPD untuk berpikir lebih strategis sekaligus lebih bertanggung jawab.
Selain itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antar-OPD, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja. Menurutnya, ketepatan data dan profesionalitas tata kelola akan menjadi faktor penentu apakah Kutim tetap diprioritaskan dalam distribusi dana pusat. “Kalau kita bisa menunjukkan tata kelola yang rapi dan profesional, Kutai Timur tidak akan ditinggalkan,” katanya.
DPRD Kutim juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya perkara teknis, tetapi strategi jangka panjang. Mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, semua harus diarahkan pada pencapaian pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan sekadar laporan yang terlihat bagus di atas kertas.
Sebagai penutup, dr. Novel mendorong OPD meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat sistem pengawasan internal. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, ia percaya Kutim mampu melewati ketatnya mekanisme transfer dana pusat tanpa kehilangan momentum pembangunan.(Adv)
