SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa keberhasilan program parkir berlangganan yang akan diterapkan Pemerintah Kota Samarinda harus dibarengi dengan penataan menyeluruh terhadap juru parkir (jukir) di lapangan.
Menurut Deni, seluruh jukir yang nantinya bertugas di titik-titik parkir berlangganan harus direkrut dan berada di bawah pembinaan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari praktik pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
“Untuk menjalankan program parkir berlangganan ini, jukir harus direkrut semuanya dan menjadi bagian dari Dishub. Supaya tidak ada lagi jukir yang bukan merupakan binaan Dishub, karena kita tidak ingin ada pungutan lain yang sudah jelas aturan perundang-undangan tidak memperbolehkan adanya pungutan tambahan,” ujar Deni, Selasa (16/6/2026)
Ia menekankan, keberadaan jukir resmi menjadi salah satu pedoman penting dalam implementasi program tersebut. Dengan sistem yang lebih terorganisir, masyarakat diharapkan mendapatkan kepastian pelayanan tanpa adanya biaya tambahan di luar skema parkir berlangganan yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain aspek penataan jukir, Komisi III DPRD Samarinda juga memberikan perhatian serius terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna layanan parkir berlangganan. Deni menilai masyarakat harus mendapatkan jaminan perlindungan ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi yang telah bekerja sama dengan Dishub.
“Kita juga ingin parkir berlangganan ini mencakup keamanan dan kenyamanan. Kita tidak ingin warga masyarakat yang parkir di tepi jalan pada titik-titik yang menjadi mitra Dishub justru mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraannya,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, DPRD mendorong pemerintah kota menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik parkir strategis.
“Ini yang kita minta, sambil dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, infrastruktur pendukung juga harus disiapkan. Salah satunya dengan pemasangan CCTV untuk memantau tempat-tempat parkir yang akan menerapkan sistem parkir berlangganan,” jelasnya.
Deni menegaskan bahwa esensi utama dari program parkir berlangganan bukan semata-mata perubahan sistem pembayaran, melainkan menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, efektif, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
“Artinya, kita banyak menitikberatkan hal tersebut pada proyek ini, karena inti dari program ini adalah bagaimana menata parkir supaya betul-betul efektif, rapi, dan aman. Kita tidak ingin lagi ada masalah dalam pelaksanaannya,” tutupnya.
Program parkir berlangganan yang tengah disiapkan Pemkot Samarinda diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan perparkiran yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari keberadaan jukir liar hingga minimnya jaminan keamanan kendaraan di ruang publik. (Adv)
