TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mulai menata ulang wajah pelayanan publik bagi nelayan dengan pendekatan berbasis data dan teknologi.
Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) menjadi pintu masuk menuju digitalisasi sektor maritim yang lebih efisien, adil, dan responsif.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menyebut bahwa keberadaan Kusuka tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga menjadi kunci reformasi layanan perikanan yang selama ini masih bergantung pada sistem manual dan verifikasi berjenjang.
“Dengan Kusuka, semua data pelaku usaha perikanan terekam digital. Kami bisa melayani lebih cepat, lebih tepat, dan bisa merespons krisis—seperti cuaca buruk atau anjloknya harga ikan—dengan lebih akurat,” ujar Muslik, Jumat (4/4/2025).
Kartu ini mengintegrasikan berbagai informasi penting seperti jenis usaha, lokasi tangkap atau budidaya, hingga status kepemilikan alat tangkap. Seluruh data ini tersimpan dalam sistem nasional dan dapat diakses oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk perencanaan dan distribusi bantuan.
Bantuan seperti subsidi BBM, asuransi nelayan, hingga pelatihan keterampilan kini bisa langsung disalurkan kepada penerima yang valid, tanpa proses panjang dan tumpang tindih.
“Ini reformasi layanan publik yang nyata. Tidak ada lagi istilah ‘nelayan fiktif’ atau bantuan salah sasaran. Semuanya berbasis data,” tambah Muslik.
Digitalisasi ini juga menjadi jawaban atas tantangan transparansi dan efektivitas dalam tata kelola program kelautan dan perikanan. Dengan sistem yang terhubung, Pemkab Kukar dapat melacak sebaran potensi usaha, titik kerentanan nelayan, dan pola produksi yang fluktuatif.
Menariknya, DKP Kukar juga memperluas jangkauan Kusuka ke sektor perikanan non-tangkap, seperti pembudidaya, pengolah hasil laut, dan pelaku pemasaran. Artinya, ekosistem perikanan Kukar secara menyeluruh akan terpetakan dengan baik.
Untuk mendukung literasi digital nelayan, DKP menyiapkan petugas pendamping yang bertugas menjelaskan manfaat kartu dan membantu proses pendaftaran. Prosedur yang sederhana—cukup dengan KTP dan surat keterangan desa—membuat sistem ini mudah diakses oleh siapa saja.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan layanan publik tidak lagi eksklusif bagi yang paham teknologi, tapi inklusif untuk semua pelaku usaha perikanan, sekecil apa pun,” jelas Muslik.
Ke depan, DKP Kukar tengah menyiapkan dashboard informasi berbasis Kusuka, yang bisa menjadi referensi pengambilan kebijakan, rencana investasi, hingga mitigasi risiko perikanan. Semua itu demi menciptakan tata kelola kelautan yang lebih cerdas, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan nelayan.
“Kalau bicara reformasi birokrasi, beginilah bentuk nyatanya. Digital, terhubung, dan memudahkan. Semua demi nelayan yang lebih sejahtera dan sektor perikanan yang berdaya saing,” pungkasnya.
Dengan digitalisasi sebagai fondasinya, sektor maritim Kukar bergerak menuju era baru—di mana data menjadi kekuatan, dan layanan publik hadir lebih dekat serta lebih tepat sasaran. (*)
