KUKAR – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperluas aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Kukar, Irianto, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan strategi untuk mempercepat perluasan penggunaan IKD. Salah satu langkah yang telah berjalan adalah melakukan aktivasi bagi anggota kepolisian di lingkungan Polres Kukar.
“Sekarang hampir semua anggota Polres sudah kami aktivasi IKD nya. Harapannya, mereka juga bisa menjadi agen untuk mengajak masyarakat lain agar ikut mengaktifkan identitas digital,” ucap Irianto, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan jumlah pengguna IKD di Kukar. Disdukcapil juga membuka peluang pelibatan kader Posyandu dan unsur masyarakat lainnya agar sosialisasi serta aktivasi dapat menjangkau lebih banyak warga.
Ia mengungkapkan, rintisan pelibatan masyarakat sebenarnya sudah dilakukan, tetapi pelaksanaannya masih belum terorganisasi secara menyeluruh.
Karena itu, pihaknya ingin membangun pola kerja yang lebih terarah agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara masif.
Salah satu gagasan yang tengah disiapkan ialah pembentukan duta Dukcapil melalui konsep IKD Plus. Skema ini dirancang agar masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat membantu mengaktifkan IKD milik teman atau anggota keluarga, tanpa harus selalu mendatangi kantor Disdukcapil.
“Kami ingin nantinya bukan hanya operator Dukcapil yang bisa membantu aktivasi. Masyarakat juga berpeluang menjadi duta yang membantu teman dan keluarganya. Namun, mekanismenya masih kami rancang supaya tetap aman,” jelasnya.
Irianto menegaskan, aspek keamanan menjadi perhatian utama sebelum konsep IKD Plus diterapkan.
Disdukcapil, kata dia, masih mencari mekanisme yang tepat agar proses aktivasi melalui bantuan pihak lain tetap dapat dilakukan secara aman dan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, pelayanan jemput bola untuk aktivasi IKD terus berjalan. Petugas bahkan mulai menyasar tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, termasuk kafe, untuk mendekatkan pelayanan kepada warga.
Berdasarkan data yang disampaikan Irianto, capaian aktivasi IKD di Kukar telah melampaui 10 persen dari target 20 persen. Jumlah warga yang telah mengaktifkan identitas digital tersebut sudah lebih dari 60 ribu orang dari kelompok penduduk wajib KTP.
“Capaian kita sudah lebih dari 60 ribu orang. Itu cukup besar, tetapi kami ingin jumlahnya terus meningkat karena penduduk Kukar juga banyak,” katanya.
Irianto berharap, peningkatan penggunaan IKD nantinya dapat mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk membantu proses verifikasi identitas penerima bantuan sosial. Melalui pencocokan data berbasis NIK, penyaluran bantuan diharapkan semakin tepat sasaran.
Ia menyebut, integrasi dan pemanfaatan data tersebut perlu didukung koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan kementerian yang menangani urusan sosial. Dengan demikian, potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dapat diminimalkan.
Selain memperluas aktivasi IKD, lanjutnya, Disdukcapil Kukar juga menyiapkan pelayanan terpadu bagi masyarakat di wilayah terpencil. Salah satu lokasi yang direncanakan menjadi sasaran pelayanan adalah Desa Tanjung Berukang, Kecamatan Anggana.
Menurut Irianto, kondisi geografis wilayah tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya besar ketika mengurus dokumen kependudukan ke pusat kecamatan. Perjalanan menggunakan perahu cepat atau speedboat dapat memakan waktu sekitar dua jam dengan biaya yang disebut bisa mencapai Rp1,5 juta.
“Kasihan masyarakat kalau harus mengeluarkan biaya sampai Rp1,5 juta hanya untuk mengurus KTP atau akta ke kecamatan. Karena itu, lebih baik kami yang datang, kemudian warga dikumpulkan agar pelayanan bisa dilakukan sekaligus,” ungkapnya.
Pelayanan terpadu tersebut direncanakan dilaksanakan bersama Kecamatan Anggana secara berkala, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh akses terhadap layanan administrasi kependudukan.
Irianto menegaskan, perluasan aktivasi IKD dan pelayanan langsung ke wilayah terpencil merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan Dukcapil.
“Target kami, masyarakat di seluruh wilayah Kukar, termasuk yang tinggal di pelosok, tetap mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal,” pungkasnya. (Adv)
