SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) semakin serius menangani persoalan stunting. Dalam Rapat Koordinasi Internal Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar belum lama ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mendorong sinergi lintas sektor demi capaian yang lebih optimal.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menuturkan bahwa keberlanjutan TPPS sangat penting, mengingat masa berlaku SK TPPS saat ini berakhir pada Desember 2024. Ia menyebut pembentukan TPPS baru periode 2025–2028 harus segera dilakukan sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
“Ini bukan sekadar formalitas. Pembentukan TPPS baru adalah langkah awal untuk menjamin intervensi yang tepat sasaran,” ujar Junaidi dalam rakor yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Lebih jauh Junaidi mengngatkan bahwa TPPS berperan dalam mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan
Kepala DPPKB Kutim juga meminta agar seluruh kepala perangkat daerah tak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menjadi bagian aktif dari solusi. Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengampuan langsung minimal tiga anak atau keluarga risiko stunting oleh setiap kepala dinas, berdasarkan data BNBA.
Rakor juga mengangkat pentingnya data akurat untuk mendukung Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi bayi usia 0–23 bulan. “Data yang tepat akan menentukan efektivitas intervensi gizi, sekaligus bentuk tanggung jawab kepada pusat,” katanya.
Kegiatan ini turut diwarnai dengan pemaparan strategi komunikasi program Genting oleh Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Ani Saida, serta pemetaan lokus stunting terbaru dari Hj. Irma Aryani, perwakilan Dinkes Kutim.
Dihadiri Ketua BAZNAS, forkopimda, serta berbagai OPD, Rakor ini menjadi langkah konkret Pemkab Kutim untuk menekan angka stunting secara sistematis dan berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/KN)
