KALTIMNUSANTARA.COM– Konsultasikan sejumlah aset Kutai Kartanegara (Kukar) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Seluruh Anggota DPRD Kukar berkunjung ke Komisi II DPR RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid beserta guru besar di Kalimantan Timur (Kaltim), Prof Muhdor dan Dr Aji Sofyan. Salah satu pembahasannya, yakni aset daerah di IKN dapat dikelola oleh Kukar agar tetap menghasilkan pendapatan daerah.
“Dengan masuknya beberapa kecamatan di IKN, otomatis akan mengurangi luas wilayah Kukar, juga akan mengurangi APBD kita. Makanya kita ingin aset kita di IKN tetap menjadi hak milik Kukar,” kata Rasid, Senin (18/9/2023).
Sejumlah hal yang diperjuangkan terhadap aset-aset di Ibu Kota Nusantara diantaranya sumber daya minyak dan gas bumi (Migas). Kemudian aset gedung atau perkantoran yang dibangun pemerintah daerah.
Menurut Rasid, jika semua aset itu diambil alih oleh OIKN tentu akan berimbas pada penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
“Harapannya dengan masuknya beberapa kecamatan di IKN dampaknya tidak signifikan dengan APBD kita. Itu yang kita sampaikan bahwa aset ini diperjuangkan,” ujarnya.
Saat bertandang ke Komisi II DPR RI. Dirinya juga bertemu dengan Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimatan Timur, Budisatrio Djiwandono. Aspirasi tersebut juga langsung disampaikan agar turut diperjuangkan.
“Kebetulan ada Budisatrio, itu kita juga sampaikan. Nanti dijadwalkan lagi untuk bisa bertemu dengan Komisi II,” pungkasnya. (ADV)
